Insentif Guru Keagamaan dan Bosda Jateng Tetap Dianggarkan, RAPBD 2024 Masih Proses Pembahasan

TRIBUNBANYUMAS.COM, MAGELANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menampik pernyataan Ketua Fraksi PPP, Masruhan Samsurie terkait insentif guru keagamaan dan Bosda pada APBD 2024.

Insentif dan Bosda tetap dianggarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, saat ini proses penyusunan Rancangan APBD 2024 masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD.

Baca juga: 3 Indikator Kesuksesan Pemilu di Jateng, Pj Gubernur Ajak Masyarakat Ikut Andil

"Kami sedang melakukan perhitungan ulang, untuk melakukan penyesuaian, guna menindaklanjuti rekomendasi dari rapat badan anggaran (Banggar) pada 14 November 2023 kemarin," kata Soemarno di Magelang, Minggu, 19 November 2023.

Sebelumnya, Fraksi PPP ngotot untuk meminta insentif guru agama dan Bosda tetap ada.

Menurutnya, anggaran insentif tersebut dihapus pada APBD 2024.

Sekda Jateng Sumarno menuturkan, rekomendasi yang disampaikan dalam Banggar, di antaranya termasuk insentif guru keagamaan dan Bosda.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Kirim Peringatan ke Bupati/ Wali Kota soal Netralitas Pemilu 2024

Rencananya, Senin, 20 November 2023 akan dijadwalkan lagi pembahasan anggaran dengan Banggar.

"Kita masih dalam proses penyesuaian.

Senin (20/11/2023) besok ada pembahasan lagi.

Mudah-mudahan ada titik temu, sehingga KUA-PPAS bisa disepakati bersama," kata Sumarno yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jateng ini.

Pihaknya memastikan, alokasi anggaran untuk insentif guru keagamaan maupun untuk BOSDA akan tetap ada.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada soal pendidikan. (*)

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Turunkan Timsus Awasi Netralitas ASN di Pemilu 2024, Termasuk Aktivitas di Medsos