Berita Banyumas
Rektor Unsoed Evaluasi Keputusan Pelantikan Terduga Pelaku kekerasan seksual Jadi Pejabat
Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto memberi respon atas polemik dugaan pelaku kekerasan seksual menjadi pejabat.
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: khoirul muzaki
TRIBUNBANYUMAS.COM, Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto memberi respon atas polemik dugaan pelaku kekerasan seksual menjadi pejabat di salah satu fakultas.
Rektorat telah bertemu dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pendalaman.
Selain berkoordinasi dengan BEM, rektorat juga sudah bertemu degan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Kamis (15/6/2023) malam.
Pimpinan yang diwakili oleh seluruh jajaran wakil rektor bertemu satgas PPKS mendalami kembali persoalan yang kini menjadi kontroversi.
Baca juga: Duh! Tak Hanya Messi, Dua Pemain Bintang Ini Juga Bakal Absen dalam Laga Indonesia vs Argentina
“Rektorat terus mendukung dan mengapresiasi kinerja satgas PPKS yang dengan gigih menangani kasus kekerasan seksual di kampus ini.
Kami selalu terbuka untuk semua masukan demi kebaikan bersama," ujar Wakil Rektor II, Dr. Kuat Puji Prayitno, kepada Tribunbanyumas.com.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Satgas PPKS Dr Tri Wuryaningsih, kembali menjelaskan kronologi dan seluruh proses yang telah dilakukan timnya hingga keluar rekomendasi yang sudah disampaikan ke rektorat.
"Kami juga sudah melakukan cros check informasi yang belakangan beredar, yang mengesankan ada perbedaan antara satgas dan rektorat.
Baca juga: Satgas PPKS Unsoed Rekomendasikan Sanksi untuk Pelaku Pelecehan Seksual, Mengapa Tetap Dilantik?
Hasilnya sudah saya sampaikan ke pimpinan," ungkapnya.
Pihak rektorat menegaskan akan mengkaji segera persoalan ini berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
"Kita segera dalami masalah ini, dan siap mengambil keputusan apapun.
Termasuk mengevaluasi keputusan yang sudah kita buat apabila diperlukan," jelasnya. (jti)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.