Realisasi PAD Jateng Lampaui Target, Wagub Gus Yasin Sebut Beragam Cara Optimalisasi Dilakukan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada 2022 berhasil melampaui target.

Keberhasilan tersebut berkat upaya pemerintah pada era kepemimpinan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur, Taj Yasin, dalam melakukan optimalisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin dalam rapat paripurna, Senin 12 Juni 2023.

Rapat Paripurna DPRD tersebut memiliki agenda jawaban Gubernur Jawa Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, tahun anggaran 2022 di Gedung Berlian DPRD Jateng.

Baca juga: Alasan Taj Yasin Pilih Kamis Pahing untuk Daftar Anggota DPD

Gus Yasin memaparkan, di bidang pajak kendaraan bermotor, keberhasilan perolehan pendapatan dilakukan melalui perluasan basis pelayanan.

Selain memberi kemudahan masyarakat dalam membayar pajak daerah, juga dilakukan pemutakhiran data objek dengan pengembangan sistem informasi.

"Di bidang retribusi, dilakukan perbaikan regulasi dan validasi roadmap pemetaan objek kekayaan daerah, untuk mengoptimalkan perolehan PAD serta rencana penyesuaian tarif retribusi," kata Gus Yasin.

Di bidang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lanjutnya, dilakukan perbaikan tata kelola dan perubahan kelembagaan BUMD menjadi Perseroda.

Kelembagaan diubah, agar lembaga lebih profesional dalam mengelola proses bisnisnya.

Baca juga: Realisasi PAD Jawa Tengah 99,33 Persen, Masuk 10 Besar Tertinggi di Indonesia

"Upaya ini menunjukkan keberhasilan, yaitu realisasi PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp16,264 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp1,569 triliun dibandingkan dengan tahun anggaran 2021," katanya.

Wagub merinci, pendapatan daerah dari sektor pajak daerah terealisasi 98,04 persen, retribusi daerah 105,37 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100 persen dan PAD dari sumber lainnya yang sah sebesar 122,33 pesen. (*)

Baca juga: Genjot PAD di Akhir Tahun, Bupati Purbalingga Minta OPD Lakukan Rekomendasi BPK