Indonesia Ajak Negara-negara ASEAN Tinggalkan Dollar dan Pakai Uang Lokal, Ini Alasan dan Dampaknya

TRIBUNBANYUMAS.COM - Indonesia akan mendorong ASEAN meninggalkan dollar AS dan menggunakan mata uang lokal di kawasan Asi Tenggara untuk transaksi internasional.

Ajakan ini akan disampaikan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 9-11 Mei 2023.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, khususnya dollar AS.

Pemanfaatan mata uang lokal akan dilakukan melalui kerja sama secara bilateral antar-negara ASEAN yang disebut dengan local guarantee settlement.

Lantas, apa dampak jika Indonesia meninggalkan dollar AS?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, upaya meninggalkan dollar AS atau dedolarisasi ini akan meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca juga: Berkat Lapak Ganjar, Produk UMKM Gamelan Widodo Laras Bisa Tembus Pasar Ekspor

Selama ini, ia menyebut, banyak faktor yang menyebabkan naik-turun dollar AS sulit dikendalikan oleh otoritas moneter.

"Suku bunga Fed naik, rupiah melemah, terus menerus seperti itu," kata Bhima dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/5/2023).

Meski masih kecil, pengurangan porsi dollar AS terhadap total transaksi internasional akan berdampak pada terjaganya kurs rupiah.

Selain itu, imbuhnya, hubungan dagang dengan mitra di tingkat ASEAN juga akan semakin erat.

"Ketika ekonomi domestik AS terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lain membuat kinerja ekspor sedikit terjaga," jelas dia.

Bhima menjelaskan, para eksportir dan importir juga akan diuntungkan ketika menggunakan mata uang lokal tanpa perlu menukar ke dollar AS.

"Sebenarnya repot ya, ada eksportir sawit jual ke Malaysia terima ringgit, lalu dikonversi ke dollar dan dari dollar ke rupiah, kenapa tidak langsung ringgit ke rupiah?" ujarnya.

Kapal Asing Hanya Terima Dollar AS

Akan tetapi, Bhima menilai bahwa sistem ini juga memiliki kelemahan, yakni sulitnya menggunakan mata uang lokal untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara.