Kebijakan Subsidi Motor Listrik Dikritik Buruh Pabrik di Semarang: Harusnya Benahi Transprotasi Umum

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Keputusan pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dikritik warga.

Subsidi pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) itu memang menjadi magnet bagi masyarakat menengah namun justru dinilai tidak berdampak bagi masyarakat kecil.

"Sangat aneh sebenarnya, lewat kebijakan itu, sebenarnya, pemerintah berpihak ke masyarakat kalangan bawah, pengusaha, atau orang kaya?" kata Rahmad Hidayat (46), warga Semarang Tengah, saat merespon kebijakan subsidi kendaraan listrik, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Beli Motor Listrik Bersubsidi Bisa di PLN Mobile: Dapat Dicicil, Ada Voucher Diskon Tarif Listrik

Ia mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah seperti dirinya, masih terbebani biaya hidup.

Namun, pemerintah justru menghamburkan uang lewat subsidi kendaraan listrik.

Kondisi tersebut tak mencerminkan perhatian nasib masyarakat tingkat bawah.

"Kalau mau lebih baik, harusnya, masyarakat tingkat bawah diperhatikan nasibnya, benahi transportasi umum agar lebih nyaman dan dapat digunakan semua kalangan, khusunya masyarakat berpenghasilan rendah."

"Bukan lewat subsidi kendaraan listrik, yang tak berguna bagi buruh pabrik yang butuh mobilitas tinggi," katanya.

Apa yang disampaikan Rahmad berdasarkan pengalaman pribadi dan rekan-rekan yang bekerja di salah satu pabrik garmen di Kota Semarang.

Ia menceritakan, mobilitas buruh pabrik tak dibarengi ketersediaan transpotasi umum yang memadai.

Baca juga: Permintaan Mobil Listrik Meningkat: Hyundai Kewalahan, Waktu Tunggu 1 Tahun. Wuling Andalkan Air EV

Kondisi itu membuat biaya mobilitas semakin membengkak karena harus kredit sepeda motor.

"50 persen gaji yang kami terima habis untuk mobilitas, mencicil kendaraan sampai perawatan. Kalau tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat kerja karena mayoritas rumah dan pabrik jaraknya jauh," katanya.

Ia kembali menegaskan, subsidi kendaraan listrik seharusnya bisa untuk membenahi sektor transportasi supaya semua terlayani secara baik.

"Jadi, menurut saya, subsidi tersebut tak akan dirasa masyarakat berpendapatan rendah, alias hanya untuk orang berduit saja. Kalau seperti itu berarti subsidi tak tepat sasaran," paparnya.

Masih Sulit Temukan SPKLU

Sementara, data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), peredaran kendaraan listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV) di Indonesia mengalami peningkatan 100 persen pada 2022.

Pada 2022, Gaikindo mencatat, 1.272 unik BEV terjual ke berbagai daerah. Sedangkan tahun sebelumnya, hanya 612 unit.

Baca juga: Subsidi Pembelian Motor Listrik Rp7 Juta Berlaku Mulai 20 Maret, Ini Pihak yang Bisa Mendapatkannya

Meski demikian, beberapa pengguna kendaraan listrik masih saja sulit mendapatkan tempat pengisian daya untuk kendaraan listrik.

Apalagi, saat melintas ke Kota Semarang dan sekitarnya.

Hal itu lantaran minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Kebanyakan, SPKLU di wilayah Jateng-DIY hanya tersedia di rest area jalan tol namun tidak di wilayah perkotaan.

Catatan Tribunbanyumas.com, awal 2022 lalu, terdapat delapan SPKLU yang disediakan PLN Jateng DIY.

Tempat pengisian daya itu ada di SPKLU PLN Semarang, SPKLU rest area 379A, res area 519A, rest area 519B, rest area 389B, SPKLU PLN Surakarta, SPKLU Yogyakarta, dan SPKLU UID Jateng DIY.

Baca juga: Pembahasan Subsidi Pembelian Mobil Listrik Hampir Final, Besarannya Mulai Rp25 Juta hinga Rp80 Juta

Minimnya SPKLU yang ada juga disentil oleh beberapa pengguna mobil listrik yang acapkali melintas ke beberapa daerah di Jateng, tak terkecuali di Kota Semarang.

"Bingung juga kalau pakai mobil listrik ke Jateng karena tempat pengisian daya jarang ada. Bahkan, saat saya ke Kota Semarang, mobil listrik saya hampir kehabisan daya."

"Sempat cari tempat pengisian daya, tidak ada, akhirnya disarankan kembali ke res area jalan tol lagi untuk mengisi daya," kata Johan Roy, satu di antara pengguna mobil listrik asal Bogor.

Dia mengatakan, infrastruktur seharusnya dipersiapkan lebih dulu oleh pemerintah jika ingin mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Namun, berdasarkan fakta di lapangan yang ditemui Roy, infrastruktur seperti pengisian daya tak mendukung pengguna kendaraan listrik.

"Yang harusnya memudahkan tapi malah menyulitkan. Meski pemerintah mengeluarkan subsidi tapi kalau tak diimbangi infrastruktur, sama saja akan menyusahkan pengguna kendaraan listrik," tuturnya. (*)

Baca juga: Trans Banyumas Jadi Favorit Warga! 62 Persen Pemotor yang Disurvei Kini Pilih Naik BTS

Baca juga: Rumah Warga Padangjaya Cilacap Terbakar Dini Hari, Api Diduga Muncul dari Korsleting Listrik