Ingin Terus Mendapat Bantuan dari Pemerintah, Warga di Sragen Tolak Bantuan Jamban dan Disebut Mampu

TRIBUNBANYUMAS.COM, SRAGEN – Ada-ada saja alasan warga miskin di Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen demi terus mendapat bantuan dari pemerintah.

Satu di antaranya, mereka enggan menerima bantuan jamban dari Pemkab Sragen lantaran khawatir tak mendapat bantuan program lain.

Padahal, program jambanisasi merupakan satu di antara upaya pemerintah meningkatkan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini diungkap Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), Senin (13/3/2023).

Baca juga: Akun Facebook Wakil Ketua DPRD Sragen Diretas Penipu, Pelaku Janji Bangun Masjid dan Minta Uang

Baca juga: Nyaris Terisolasi Akibat Banjir, Warga Gabusan Sragen Tetap Bertahan di Rumah. Andalkan Perahu

Yuni, sapaan akrabnya, mengatakan, pengentasan kemiskinan ekstrim di Sragen masih terkendala validasi data.

Masih ada PNS, TNI, Polri, serta masyarakat mampu, masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga menerima bantuan.

Selain itu, pemahaman masyarakat dan pola pikir masyarakat terhadap kemiskinan harus diubah.

Dia mengatakan, ada warga yang enggan menerima bantuan agar menerima bantuan lain.

"Kemarin, terjadi di Desa Kadipiro. Ada satu warga kami membutuhkan jamban, kemudian penerima mengatakan, kalau dapat jamban saja nanti ga dapat bantuan lagi."

"Memang, pola pikir dan mindset dari warga itu menjadi PR yang utama," cerita Yuni.

Baca juga: Ibu-ibu Terekam CCTV Curi Susu dan Teh di Swalayan Sembilan Sragen, Sempat Tanya Kasir Soal Minyak

Baca juga: Lagi, Bule Hipnotis Pedagang. Kali Ini Terjadi di Sragen, Bawa Kabur Uang Rp6 Juta Penjual Kelapa

Pemahaman masyarakat ada yang meyakini jika sudah dinyatakan mampu berarti tidak akan mendapatkan bantuan lagi sehingga, pada saat assessment, cenderung tidak mengatakan yang sesungguhnya.

Yuni mengatakan, pihaknya berusaha memvalidasi data secara door to door atau dari rumah ke rumah agar keakuratan data bisa terwujud.

Masalah lain juga ditemukan di Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan.

Menurutnya, ada warga sudah mampu akan dikeluarkan dari DTKS. Namun, petugas di lapangan mengalami penolakan warga.

"Sama, karena biasanya, kalau sudah dinyatakan mampu, tidak mendapatkan bantuan lagi dan itu agak sulit untuk bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat," ungkapnya. (*)

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Rabu 15 Maret 2023: Tembus Rp1,1 Juta Per Gram

Baca juga: Buka Pendaftaran, AHM Gelar Mudik dan Balik Bareng Honda