Bagaimana Nasib Anggota DPRD Pemakai Narkoba Sabu dan Ditangkap BNN? Ini Tanggapan Badan Kehormatan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PEKALONGAN - Anggota DPRD Kota Pekalongan berinisial JZ (53) ditangkap Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Batang karena kasus narkoba jenis sabu.

JZ ditangkap bersama rekannya yang merupakan pensiunan PNS atau mantan camat berinisial UBS karena kasus narkoba.

Lantas, bagaimana nasib JZ yang merupakan anggota DPRD Kota Pekalongan, berikut penuturan Badan Kehormatan DPRD.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekalongan, Ismet Inonu, menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan peristiwa anggota DPRD Kota Pekalongan yang tersandung kasus narkoba tersebut.

Baca juga: Respons Ketua DPRD Kota Pekalongan soal Seorang Anggota Terlibat Kasus Narkoba: Ketua Komisi

"Ya jelas ini menjadi suatu hal yang kami sesalkan ya.

Mohon maaf, memang kami masih berpikir bagaimana langkah-langkah yang akan diambil," kata Ismet Inonu saat ditemui TribunBanyumas.com di kediamannya yang berada di Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023) sore.

"Memang nyatanya, secara tata tertib dan kode etik itu kan jelas, istilahnya tergambarlah ya, tercantum dan termaksud seperti itu," lanjut Ismet Inonu.

Menurut Ismet, pihaknya akan mengambil langkah-langkah dan rapat bersama anggota BK DPRD Kota Pekalongan terkait peristiwa ini.

"Kami akan konsen kemana langkah-langkah BK.

Makanya dari itu nanti muaranya juga ke kami, baik itu kelembagaan DPRD maupun kelembagaan BK.

Kami memang belum ketemu dengan rekan-rekan BK lainnya.

Maka dari itu kami sepakat dalam waktu dua atau tiga hari ini kita rapatkan kordinasi merencanakan langkah-langkah yang akan kita tempuh," ujar Ismet yang juga anggota DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi PDIP ini.

Ismet menceritakan, saat mendengar informasi tersebut pihaknya masih berada di Semarang bersama pimpinan DPRD Kota Pekalongan.

Baca juga: Terungkap! Anggota DPRD Kota Pekalongan Pakai Narkoba Sejak 1990

"Dapat kabar tersebut, pas ada waktu lengang, saya bersama pimpinan mampir ke Biro Otda dan Biro Hukum provinsi, yang nantinya sebagai referensi langkah kami selanjutnya," imbuhnya.

BK DPRD Kota Pekalongan dikatakan merasa kecolongan dengan adanya kasus ini.