UMK 2023

Pengusaha Jateng Tolak Upah Minimum 2023 Naik Maksimal 10 Persen: Kenapa Menteri Begitu?

Pengusaha Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen.

TRIBUN BANYUMAS/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Sejumlah buruh tengah bekerja di satu perusahaan garmen di Kawasan Industri Candi Kota Semarang, belum lama ini. Pengusaha Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pengusaha Jawa Tengah ( Jateng) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) menolak kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen.

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi menyatakan, perhitungan penyesuaian upah minimum 2023 didasarkan pada daya beli masyarakat itu bisa menekan pengusaha.

"Kami tolak, kami tidak mau melaksanakan.

Kalau pemerintah ada alasan peningkatan daya beli dan lain sebagainya, itu urusan pemerintah, tidak boleh memberikan beban kepada pengusaha," kata Frans saat dihubungi TribunBanyumas.com, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Soal UMK Jateng, Ganjar Tunggu Pemerintah Pusat: Upah Minimum Provinsi Dulu!

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Penetapan upah minimum tersebut nantinya sebagai landasan perhitungan upah minimum provinsi ( UMP) dan upah minimum kabupaten/kota ( UMK) 2023.

Permenaker ini diteken Menaker Ida Fauziyah pada 16 November 2022.

Dengan terbitnya Permenaker tersebut maka kenaikan upah minimum pada tahun depan maksimal sebesar 10 persen.

Frans lebih lanjut mengatakan, pihaknya menyesalkan penetapan upah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI nomor 18 tahun 2022 itu.

Baca juga: Menaker Bocorkan Besaran Upah Minimum 2023, Upah Relatif Lebih Tinggi

Menurut dia, aturan itu melanggar UU Cipta Kerja dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"PP 36 (2021) sebagai turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diterbitkan setelah berulang kali ada rapat.

Ini sebenarnya upah minimun saja, untuk pekerja yang belum ada satu tahun.

Sedangkan pekerja di atas itu, ada negosiasi skala upah berdasarkan kemampuan perusahaan.

Tapi sekarang kenapa tiba-tiba Menteri begitu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved