Berita Nasional

Alhamdulillah, Dana Desa Boleh Dipakai untuk Operasional Pemeritah Desa. Berlaku Mulai 2023

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan, mulai 2023, dana desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa.

Penulis: Imah Masitoh | Editor: rika irawati
ISTIMEWA/Humas KDPDTT
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat bertemu kepala desa, Forkopincam, dan pengelola BUMDes se-Kecamatan Kebasen, di Desa Karangsari, Kebasen, Banyumas, Sabtu (27/8/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, mulai 2023, dana desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa.

Kabar menggembirakan itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut saat berdialog dengan jajaran kepala desa, Forkopincam, dan pengelola BUMDes se-Kecamatan Kebasen, di Desa Karangsari, Kebasen, Banyumas, Sabtu (27/8/2022).

Halim mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), besaran dana desa untuk operasional pemerintah desa maksimal tiga persen.

Halim menjelaskan, saat ini, peraturan menteri (Permen) mengenai prioritas penggunaan dana desa itu tinggal menunggu harmonisasi di Kemenkumham.

"Dalam regulasi baru itu diatur mengenai pemanfaatan dana desa untuk operasional pemerintah desa, yakni diberi kuota sebanyak tiga persen," katanya.

Baca juga: Viral, Pemotor Honda Tiger Tancap Gas Tanpa Membayar Setelah Isi Pertalite di SPBU Wangon Banyumas

Baca juga: Bupati Husein Minta Ada Pementasan Setiap Akhir Pekan untuk Hidupkan Kesenian Asli Banyumas

Halim juga menjelaskan mengenai upaya menguatkan posisi kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan di desa.

Langkah itu dilakukan Kemendes PDTT dengan mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa mengubah regulasi masa jabatan, yakni 18 tahun.

Menurut Halim, perpanjangan ini tidak menggunakan periodisasi tetapi hanya bilangan pembagi.

Jika sebelumnya, tiga kali masa jabatan kepala desa maka diubah menjadi dua hingga satu kali yakni menjadi 9 tahun.

"Wacana ini justru menguntungkan masyarakat desa karena permasalahan yang terjadi di desa bisa lebih maksimal diselesaikan dan pembangunan lebih terarah," kata Gus Halim.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved