Berita Banyumas

Wajib Pajak Mangkir, DJP Jateng II Sita 470 Objek Pajak selama Januari-Juni 2022

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II melakukan penyitaan terhadap 470 objek pajak, selama semester I tahun 2022.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil DJP Jateng II Lindawaty (tengah) bersama jajaran pimpinan DJP KPP Pratama Purwokerto memaparkan capaian kinerja selama semester I 2022 dalam acara media gathering di Hotel Java Heritage, Selasa (19/7/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II melakukan penyitaan terhadap 470 objek pajak, selama semester I tahun 2022.

Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang mangkir membayar kewajiban.

Secara keseluruhan, selama Januari-Juni 2022, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II melakukan 50.801 tindakan penagihan pajak.

"Surat teguran mencapai 38.559 tindakan, surat paksa 11.583 tindakan, penyitaan 470 tindakan, pemblokiran 139 tindakan, penjualan barang sitaan 44 tindakan, dan pencegahan 6 tindakan," ujar Pelaksana Harian Kepala Kanwil DJP Jateng II Lindawaty, dalam acara media gathering di Hotel Java Heritage, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Bayar Pajak Motor Lewat Signal, Tak Perlu Lagi ke Samsat untuk Pengesahan. Cukup Cetak QR Code

Baca juga: Di Hadapan Sri Mulyani, Ganjar Ajak Masyarakat dan Pengusaha Tak Takut Bayar Pajak

Ia mengatakan, sampai 19 Juli 2022, masih banyak wajib pajak di wilayah DJP Jateng II yang 'nakal'.

Meski demikian, selama semester I tahun 2022, belum ada wajib pajak yang harus menjalani penyanderaan.

Menurut Lindawaty, penyanderaan merupakan upaya tegas saat wajib pajak mengabaikan tahapan sebelumnya dan tak menunjukkan iktikad baik.

"Itu deterrent effect-nya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama."

"Sudah ada sampai sekarang jadi kami tidak perlu sampai melakukan penyanderaan, kecuali sudah tidak bisa lagi ditagih," imbuhnya.

Saat ini, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, DJP menggunakan pendekatan pelayanan dan peningkatan basis pajak meskipun tindakan penagihan tetap ada.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved