Berita Banyumas
Singgah di Purwokerto, 3 Korban Erupsi Semeru Jalan Kaki ke Jakarta Memprotes Penambangan Pasir
Tiga warga lumajang singgah di Purwokerto dalam perjalanan mereka berjalan kaki ke Istana Presiden. Aksi dilakukan untuk memprotes penambangan pasir.
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Tiga warga Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, melakukan aksi jalan kaki ke Istana Presiden di Jakarta.
Mereka merupakan warga korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur, yang memprotes aktivitas penambangan pasir di Kali Regoyo yang dinilai membahayakan permukiman warga dari aliran lahar dingin.
Tiga warga tersebut adalah Nor Holik (41), Masbud (36), dan Pangat (52).
Mereka mengatasnamakan diri sebagai Paguyuban Peduli Erupsi Semeru.
Total, mereka sudah berjalan kaki kira-kira 10 hari dari Lumajang, berangkat sejak tanggal 21 Juni 2022.
Dalam perjalanannya menuju Jakarta, mereka singgah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.
Mereka berencana mengadukan nasib warga korban erupsi Gunung Semeru kepada Presiden Joko Widodo.
"Sejak tahun 2020, kami telah memprotes cara penambangan pasir di Kali Regoyo yang tidak sewajarnya."
"Perusahaan tambang membuat tanggul-tanggul dengan cara melintang di tengah-tengah sungai."
"Bahkan, mereka membuat kantor di tengah daerah aliran sungai yang berpotensi membelokkan aliran banjir lahar dingin ke daerah pemukiman warga" Ujar Nor Holik, selaku Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Semeru Lumajang, saat bertemu Tribunbanyumas.com.
Baca juga: Pemkab Purbalingga Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Erupsi Semeru, Terkumpul Rp 346 Juta
Baca juga: Aliansi Masyarakat Banyumas Peduli Budaya Gelar Ritual Sesaji, Kecam Kejadian di Gunung Semeru
Menurut Holik, perusahaan penambang pasir ini melakukan penanggulan untuk menghambat dan menampung pasir yang terbawa banjir.
Tanggul dibuat melintang selebar sungai dengan ketinggian hingga 4 meter, sama dengan ketinggian tanggul pengaman banjir pada sebadan sungai, yang dibangun Pemerintahan Soeharto pada tahun 1970.
"Kami sudah melapor kepada pihak kepala desa, polsek, polres, hingga ke pemerintah Kabupaten Lumajang."
"Bahwa, cara penambang lewat membuat tanggul-tanggul pada sungai itu membahayakan keselamatan kami."
"Namun, laporan dan kekhawatiran kami tidak ditanggapi hingga saat ini," jelas Holik.
