Korupsi Banjarnegara

BREAKING NEWS: Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono Divonis 8 Tahun Penjara

Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono divonis delapan tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Kamis.

Penulis: budi susanto | Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS.COM
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi oranye di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021). Dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa DPUPR TA 2017-2018. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono divonis delapan tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (9/6/2022).

Budhi dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (DPUPR) Banjarnegara tahun 2017-2018.

Selain Budhi, majelis hakim juga membacakan vonis bagi Kedy Afandi, orang kepercayaan Budhi yang juga duduk sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.

Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK.

Dalam sidang sebelumnya, JPU meminta hakim menghukum Budhi Sarwono dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 700 juta, dan kewajiban mengembalikan uang ke negera Rp 26 miliar.

Sementara, kepada Kedy, JPU menuntut hakim menghukum 11 tahun penjara dan denda Rp 700 ribu.

Rochmat, ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang, mengatakan, putusan ini diambil berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, baik pesan singkat hingga rekaman telepon.

"Sejumlah saksi sudah dihadirkan dan membuktikan, kedua terdakwa bertanggung jawab dalam kasus korupsi pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018," jelas Rochmat dalam sidang.

Baca juga: Dijerat Pasal Gratifikasi, Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono Dituntut 12 Tahun Penjara

Baca juga: Sesekali Ucap Istighfar saat Bacakan Pledoi, Bupati Nonaktif Banjarnegara: Tuntutan Tak Sesuai Fakta

Baca juga: Sampaikan Replik, JPU KPK Tetap Minta Hakim Hukum 12 Tahun Penjara Bupati Nonaktif Banjarnegara

Ia mengatakan, kedua terdakwa juga terbukti menaikkan harga satuan barang dalam proyek DPUPR.

"Kenaikan harga proyek berkisar 20 persen dan 10 persennya sebagai fee," paparnya.

Meski demikian, dalam putusan, Rochmat menyebutkan, kedua terdakwa terbebas dari tuntutan mengenai gratifikas.

"Mereka dibebaskan dari tuntutan tersebut namun tetap dinyatakan bersalah dan diadili," tegasnya.

Diakhir persidangan, Rochmat menyatakan, majelis hakim telah memutuskan bahwa Budhi Sarwono dan Kedy Afandi, masing-masing divonis hukuman pidana penjara 8 tahun.

"Mereka juga wajib membayar denda (masing-masing) Rp 700 juta. Jika tidak bisa membayar, akan diganti kurungan selama 6 bulan," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved