Gubernur Ganjar Pranowo Berkenan Jadi Pembina PPDI, Tapi Beri Syarat Khusus Ini

Sebab, hal itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.

Menurut Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak.

Jika ada Kepala Desa baru, maka perangkat desa bisa langsung diberhentikan.

"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa."

"Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Sarjoko senang karena keluhannya itu langsung ditanggapi Ganjar.

Ganjar memerintahkan Dispermasdes untuk segera koordinasi dan medorong terbitnya nomor induk aparatur pemerintahan desa itu.

"Untuk Jawa Tengah tadi pak Ganjar bilang akan langsung dibuatkan."

"Kami berharap di seluruh Indonesia bisa."

"Kami akan koordinasikan dengan seluruh jajaran kami," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan tidak keberatan untuk menjadi pembina PPDI.

Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.

"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak."

"Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.

Namun pada intinya, diminta ataupun tidak dirinya akan tetap membina para perangkat desa, khususnya yang ada di Jawa Tengah.