PBB-P2 Kabupaten Pati Sudah Melebihi Target Tahun Ini, Kecamatan Winong Paling Cepat Lunas

“Tahun lalu sisa tiga kecamatan (yang belum lunas)."

"Tahun ini sisa satu."

"Itu pun masih ada waktu untuk menuntaskan."

"Artinya berbagai upaya yang dilakukan selama ini membuahkan hasil,” kata Haryanto kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (2/12/2021).

Dia menjelaskan, Kecamatan Margorejo belum lunas lantaran ada tanah yang ditinggal tuannya ke luar daerah.

Di sisi lain, petugas mengalami kesulitan untuk menemui Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah.

Pada kesempatan tersebut, Haryanto juga meminta para Camat dan Kepala Desa untuk segera menyosialisasikan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang akan diterapkan tahun depan.

“Istilah mudahnya, ada kenaikan pajak."

"Hasil monitoring yang dilakukan Tim Kopsurgah KPK (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan-Komisi Pemberantasan Korupsi), kami disuruh menaikkan,” kata dia.

Namun, Haryanto menegaskan, hasil perolehan pajak akan dikembalikan ke masyarakat melalui program pembangunan serta alokasi anggaran yang diberikan untuk desa.

Bahkan anggaran yang diberikan untuk desa jauh lebih banyak dari pungutan PBB-P2 itu sendiri.

Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Sukardi menambahkan, berdasarkan rekomendasi KPK pada monitoring dan evaluasi (monev) Desember 2020, Pemkab Pati memang harus melakukan penyesuaian NJOP pada setidaknya 40 ribu objek pajak di titik-titik strategis.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberi rekomendasi serupa.

“Lagi pula, NJOP PBB-P2 belum pernah mengalami penyesuaian sejak 2011."

"Tahun ini sebetulnya sudah kami lakukan penyesuaian, tapi hanya di sembilan kecamatan yang dilalui jalan besar atau protokol."