Gubernur Ganjar Tanggapi Video Viral Bupati Banyumas Soal OTT KPK: Pencegahan Dimulai Diri Sendiri

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota tidak takut dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, pencegahan agar tidak terlibat korupsi atau kena OTT KPK dimulai dari diri sendiri.

Ganjar mengatakan, setiap kepala daerah seharusnya sudah tahu area-area mana yang rawan korupsi.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein, yang meminta KPK memberi tahu lebih dulu kepada kepala daerah, sebelum melakukan OTT.

Permintaan Husein ini sempat viral setelah potongan video berisi pernyataan itu tersebar dan muncul di berbagai media.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," kata Ganjar, dalam rilisnya, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Video Bupati Banyumas Minta KPK Ingatkan Kepala Daerah sebelum OTT Viral, Begini Penjelasannya

Baca juga: Warganet, Ini Lho Maksud Pernyataan Bupati Banyumas tentang Minta Diingatkan KPK sebelum Di-OTT

Baca juga: Soal Kenaikan UMK 2022, Ini Kata Gubernur Ganjar Pranowo Usai Dialog dengan Perwakilan Buruh

Baca juga: Dari Foto Adu Bathuk, Ganjar Belajar Cara Meladeni Rakyat dari FX Hadi Rudyatmo, Begini Ceritanya

Ganjar menjelaskan, memang, permintaan bupati Banyumas itu seandainya diketahui ada indikasi maka diperingatkan lebih dahulu.

Terkait hal itu, Ganjar juga sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyumas.

"Maka, kemarin, saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya mlayu (lari)," ungkap Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menegaskan bahwa dalam pertemuan di Semarang, beberapa waktu lalu, Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberikan rambu-rambu area rawan korupsi.