15 Pejabat Pemkab Purbalingga Dirotasi, Berikut Data Nama dan Posisi Jabatan Saat Ini

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - 15 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Purbalingga dirotasi sekaligus dilantik serta diambil sumpahnya oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi pada Jumat (5/11/2021). 

Rotasi ini dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran meningkatkan kinerja kelembagaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Baca juga: Antisipasi Dampak La Nina, BPBD Purbalingga Pastikan Peralatan dan Personel Siap Hadapi Bencana

Baca juga: Wabup Purbalingga Ingatkan Kontraktor Pembangunan Puskesmas Rembang, Proyek Terlambat dari Target

Baca juga: Antisipasi Dampak La Nina, BPBD Purbalingga Pastikan Peralatan dan Personel Siap Hadapi Bencana

Baca juga: Rumah di Babakan Purbalingga Terbakar Dini Hari, Diduga Sengaja Dibakar Pemilik

"Proses pelantikan JPT Pratama ini telah didahulukan dengan beberapa mekanisme uji kompetensi."

"Lalu wawancara oleh Tim Pansel dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari KASN, serta persetujuan dari Gubernur," ujar Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (5/11/2021). 

15 pejabat yang dirotasi itu adalah Kusmartadhi sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan bertukar posisi dengan Sridadi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Kemudian Yani Sutrisno U sebelumnya Kepala Dinhub menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Budi Susetyono sebelumnya Kepala Dinkop UKM menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda.

Yanuar Abidin sebelumnya Asisten Administrasi Umum Sekda menjadi Inspektur Inspektorat Daerah.

Edy Suryono sebelumnya Dinaker menjadi Sekretaris DPRD.

Kemudian Suroto sebelumnya Kepala Satpol PP menjadi Kepala Bappelitbangda.

Siswanto sebelumnya Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Bakeuda. 

Tri Gunawan Setiyadi sebelumnya Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dindikbud.

Zainal Abidin sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala DKPP.

Bambang Wijonarko sebelumnya Kepala Dinporapar menjadi Kepala Dinaker.

Raditya Widayaka AP sebelumnya Kepala Dinsosdalduk-KBPPPA menjadi Kepala Dinhub. 

Selanjutnya Mohammad Najib sebelumnya Kepala Dinpermasdes menjadi Kepala Dinarpus.

Jiah Palupi Twihantarti sebelumnya Kepala Dinarpus menjadi Kepala Dinkominfo.

Hanung Wikantono sebelumnya Kepala Dinkes menjadi Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.

Bupati berpesan, khususnya kepada kepala OPD pengelola pendapatan agar target-target yang sudah diproyeksikan dalam APBD dapat terealisasi.

Mereka juga dituntut untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami menginginkan para kepala OPD yang menduduki OPD baru, untuk mempelajari business process di OPD masing-masing, ini menjadi keharusan." 

"Karena harus paham apa yang jadi kendala dan apa yang harus dilakukan," katanya. 

Dijelaskan kemungkinan kemampuan APBD 2022 sangat terbatas, apalagi dana transfer pusat ke daerah menurun. 

Pengadaan PPPK dan CPNS 2021 yang biasanya dibiayai Pemerintah Pusat melalui penambahan dana transfer, namun kali ini tidak ditambah, justru sebaliknya.

"Kemampuan fiscal menjadi sangat terbatas."

"Oleh karenanya para kepala OPD dalam menyusun program kegiatan 2022."

"Perlu tentukan skala prioritas, jangan sampai membuat program yang tidak mampu direalisasikan, ini mohon jadi pencermatan," ungkapnya. 

Kepala OPD juga diminta bermain jejaring dan memiliki channel link ke pusat untuk menggaet program. 

Disamping itu harus memiliki inovasi di tengah keterbatasan anggaran dan menggali potensi optimalisasi PAD.

Bupati menyampaikan dalam rangka efisiensi, maka sistem harus dibangun. 

Hal ini penting untuk mempermudah evaluasi dan monitoring. 

"Dengan sistem ini bisa melihat mana OPD yang telat, mana OPD yang progresnya bagus," jelasnya. 

Bupati menjelaskan, setelah rotasi 15 pejabat ini akan dilanjutkan dengan pengisian 8 jabatan pimpinan kepala OPD yang masih kosong.

Seperti Kepala Dinpermasdes, DPUPR, Dinkop UKM, Dinkes, Dinsosdalduk-KBPPPA, DInporapar, Dinperindag, dan Satpol PP.

Nantinya akan diisi baik dengan proses lelang atau seleksi terbuka.

"Target kami awal Desember 2021, proses pengisian eselon II, III dan IV di beberapa wilayah bisa selesai sebelum memperingati Hari Jadi Kabupaten Purbalingga." 

"Sehingga 2022 bisa running dengan personel yang lebih lengkap dan power charge lebih maksimal."

"Sehingga pula nanti bisa berlari sprint untuk mengejar ketertinggalan," ungkapnya. (*)

Baca juga: Ranting Pohon dan Sampah Domestik Hampir Tutupi Sungai Piji, Warga Kesambi Kudus Terancam Banjir

Baca juga: Empat Embung Bakal Dibangun di Kudus, Wagub Taj Yasin: Kami Sedang Ajak Pihak Swasta

Baca juga: Dua Tim Riset MTsN 1 Pati Raih Medali Ajang ISIF 2021, Kaitannya Sains Tingkat Internasional

Baca juga: Empat Gol Tanpa Balas - Babak Kedua Persipa Pati Kian Agresif Serang Pertahanan Slawi United