Penanganan Corona

Mengapa Level PPKM di Kudus Bisa Naik? Hartopo Beberkan Terkait Kendala NIK Lansia

Gubernur Jawa Tengah mengimbau langkah yang diambil Bupati Kudus dapat menjadi percontohan oleh kepala daerah yang lain. 

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: deni setiawan
PEMKAB KUDUS
Bupati Kudus HM Hartopo sedang mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19 secara virtual, Senin (11/10/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Bupati Kudus, HM Hartopo menyebut bahwa PPKM di wilayahnya kini level 3 dari yang semua level 2 karena vaksinasi terhadap lansia masih kurang.

Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 secara virtual dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (11/10/2021).

Hartopo mengatakan, ada lansia yang sudah siap divaksin tetapi terkendala nomor induk kependudukan (NIK). 

Baca juga: Cari Makanan Tradisional Kudus? Datang Saja ke Sarguge Desa Menawan, Hadir setiap Minggu Wage

Baca juga: Uang Rp 5,8 Miliar di Rekening Hilang Diduga Dibobol, Warga Kudus Gugat Bank BUMN ke Pengadilan

Baca juga: Bupati Kudus Perintahkan Petugas Vaksin Tak Menolak Warga meski NIK Belum Aktif

Baca juga: Lima Pebulu Tangkis PB Djarum Kudus Perkuat Skuad Thomas Cup Indonesia, Ini Harapannya

Akibatnya, banyak lansia yang gagal divaksin yang menyebabkan persentase vaksinasi lansia belum mencapai target.

Hingga Minggu (10/10/2021), vaksinasi lansia di Kabupaten Kudus baru 28,6 persen untuk dosis 1. 

"Sehingga kami akan libatkan Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam vaksinasi untuk mengatasi kendala ini," kata dia kepada Tribunbanyumas.com, Senin (11/10/2021).

Targetnya, capaian vaksinasi total segera lebih dari angka 50 persen.

Sedangkan saat ini capaian vaksinasi baru 47,1 persen.

Langkah ini untuk mengejar herd immunity di Kudus, sehingga perekonomian benar-benar pulih. 

Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan apresiasi atas percepatan vaksinasi lansia di Kudus.

Terutama langkah yang diambil Bupati Kudus Hartopo dalam mencari solusinya. 

"Solusi yang diambil sangat tepat sekali, memang Disdukcapil perlu dihadirkan untuk menangani kendala NIK saat proses vaksinasi," katanya. 

Gubernur Jawa Tengah mengimbau langkah yang diambil Bupati Kudus dapat menjadi percontohan oleh kepala daerah yang lain. 

"Betul harus begitu."

"Dan langkah tersebut harus dapat diaplikasikan oleh kepala daerah lainnya."

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved