Berita Jawa Tengah
Jateng Cuma Diberi Waktu Tiga Bulan, Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Lima Kabupaten
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan skema untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten.
Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan skema untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten.
Termasuk memetakan hingga level terendah untuk mengambil langkah percepatan dalam tiga bulan ke depan.
Baca juga: Rektor Uncen Minta Ganjar Bisa Kenakan Batik Cendrawasih, Saat Isi Kuliah Umum di Papua
Baca juga: Kick Boxing Paling Banyak Peroleh Medali di PON Papua, Ganjar: Jadi Trigger Buat Atlet Lain
Baca juga: 2 Oktober 2021 Silakan Datang ke Magelang, Ganjar: Ada Sejuta Kopi Gratis Lho
Baca juga: Percepat Vaksinasi Tingkat Remaja! Ganjar: Ini Bagian Hasil Evaluasi PTM di Jateng
"Wapres memberikan perintah kepada kita untuk dikerucutkan pada lima kabupaten."
"Itu kita kerucutkan lagi sampai level yang paling rendah yang ada di desa," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara daring, Selasa (28/9/2021).
Ganjar menjelaskan, lima kabupaten prioritas atau paling rendah itu kemudian akan direspons dengan verifikasi dan validasi data.
Validitas data tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk kemudian dikerjakan sesuai dengan indikator yang ada.
"Sebenarnya dulu ada 14 indikator dan sekarang sudah di-extend cukup banyak."
"Misal dari aspek perumahannya, saya kira itu akan sangat bisa dilakukan dengan cepat ketika seluruh sektor dikonsolidasikan untuk konsentrasi pada kelompok itu."
"Perintah Wapres tadi sangat tepat, sangat bagus, sehingga betul-betul kita bisa mencari target yang terseleksi dan itulah yang masuk ke desil satu," jelasnya.
Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah sejalan dengan program itu.
Tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data itu dengan benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan data dari Pemerintah Pusat.
Tentunya agar kelompok sasaran dapat dijangkau oleh bantuan dan tidak meleset.
"Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan."
"Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa."
"Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat," kata Ganjar.
