Breaking News:

Berita Purbalingga

Herni Sulasti Dilantik sebagai Sekda Purbalingga, Diminta Fokus APBD dan Buat Mal Pelayanan Publik

Herni Sulasti SH MH CfrA resmi menjabat sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Purbalingga.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (dua dari kanan), mengambil sumpah dalam pelantikan Herni Sulasti (dua dari kiri) sebagai sekretaris daerah (sekda) di Pendopo Dipokusumo, Rabu (15/9/2021) sore. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Herni Sulasti SH MH CfrA resmi menjabat sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Purbalingga.

Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, di Pendopo Dipokusumo, Rabu (15/9/2021) sore.

Pelantikan ini didasarkan dari hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama sekda yang ditetapkan dalam SK Bupati Purbalingga Nomor 821.2-062 Tahun 2021.

Sebelumnya, Herni menjabat inspektur daerah Kabupaten Banyumas.

Kepada Herni, Tiwi, sapaan bupati Purbalingga, berpesan agar sejumlah keberhasilan atau hal positif yang diraih di Kabupaten Banyumas dapat ditularkan dan diwujudkan di Purbalingga.

"Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas yang direalisasikan saat njenengan menjadi Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu), saya ingin, bagaimana 2022 Mal Pelayanan Publik ini harus ada di Purbalingga," kata Bupati dalam rilis yang diterima, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Agus Winarno Dilantik Sebagai Pj Sekda Kabupaten Purbalingga

Baca juga: Satu Penadah Adalah Mantan Anggota Polri - Hasil Ungkap Kasus Pencurian Mobil Pikap di Purbalingga

Baca juga: Desa Tegalpingen Purbalingga Bakal Terhubung dengan Tumanggal, Dikerjakan Lewat TMMD Sengkuyung

Baca juga: Pemkab Purbalingga Kembali Raih Opini WTP, Tahun Kelima Berturut-turut

Saat menjadi Inspektur Daerah, Herni berhasil membawa nilai Monitoring Centre of Prevention (MCP) Kabupaten Banyumas yang sangat tinggi, yakni 90.

MCP adalah sistem area intervensi yang dibuat KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Kabupaten Purbalingga nilai MCP masih 77. Tentunya, ini menjadi hal penting untuk pengawasan dan pengendalian internal dimaksimalkan."

"Karena saya tidak ingin, bertambah lagi pejabat/ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga yang masuk bui hanya karena masalah penyelewengan anggaran," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved