Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Warga Saat Bepergian, Gubernur Ganjar Pranowo: Saya Rasa Nggak Adil

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah daerah membuat aturan bahwa sertifikat vaksin menjadi syarat orang bepergian.

Mereka yang telah divaksin dan memiliki serifikat, diberi kelonggaran untuk beraktivitas di tempat umum seperti mal, tempat pariwisata, dan tempat publik lainnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan Jawa Tengah belum mengambil kebijakan itu.

Alasannya, banyak orang yang belum divaksin di Jawa Tengah.

Baca juga: Gubernur Ganjar Mentori Mahasiswa UMS Belajar Politik, Berikut Cerita Awalnya

Baca juga: Hanya Tersisa Kota Magelang, Wilayah PPKM Level IV di Jateng, Ganjar: Lainnya Jangan Lengah

Baca juga: 97,2 Persen Kematian akibat Covid di Jateng Terjadi pada Warga Belum Divaksin, Begini Sikap Ganjar

Baca juga: Begini Kekaguman Gubernur Ganjar di Pasar Puri Baru Kabupaten Pati: Pedagang Sangat Taat Prokes

"Belum, kita belum sampai ke sana."

"Kalau semua harus pakai syarat vaksin, sementara vaksinasi belum tinggi, maka saya rasa itu nggak adil."

"Wong belum divaksin kok, yang divaksin masih sedikit," katanya seusai memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (9/8/2021).

Menurut Ganjar, pemberian kelonggaran bagi mereka yang sudah divaksin untuk bepergian kurang tepat.

Hal itu membuat keadilan di masyarakat terciderai.

"Lalu seolah-olah, mereka yang sudah divaksin mendapat prioritas pertama untuk klayaban (keluyuran)."

"Kan nggak enak kita sama rakyat," tegasnya.

Sebenarnya bisa saja syarat vaksin itu diterapkan saat vaksinasi sudah tinggi.

Kalau saat ini, orang mau berkunjung ke mall atau tempat publik lain bisa dilakukan meskipun belum divaksin, asal menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kalau itu bisa dilakukan, jumlahnya dibatasi sejak pintu masuk."

"Sebenarnya itu bisa."

"Tapi nanti kalau sudah boleh dibuka," terangnya.

Jateng saat ini kondisinya sudah membaik.

Leveling di sejumlah daerah lanjut Ganjar sudah turun.

Namun untuk pembukaan mall, tempat wisata, dan tempat publik lainnya, ia meminta menunggu keputusan dari pusat.

"Tapi tentu kita harus menunggu keputusan evaluasi dari pusat, biar seragam."

"Tidak boleh nanti jalan sendiri-sendiri."

"Kalau sudah ada keputusan, maka sebenarnya itu bisa dilakukan," pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah memberikan kelonggaran pada warganya untuk bepergian dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin.

Di Jakarta misalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan bahwa sertifikat vaksinasi akan jadi salah satu syarat pelonggaran berbagai aktivitas publik di ibukota.

Di antaranya kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, dan budaya. (*)

Disclaimer Tribun Banyumas

Bersama kita lawan virus corona.

Tribunbanyumas.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 5M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, selalu Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, mengurangi Mobilitas).

Baca juga: Gempa Malam 1 Suro di Pesisir Selatan Pulau Jawa, Warga Kebumen Rasakan Getaran Kuat 5 Detik

Baca juga: Penyuntikan Dosis Kedua Vaksin Sinovac Ditunda Dahulu, Dinkes Cilacap: Kami Masih Menunggu Kiriman

Baca juga: Kangen Karnaval, Dua Warga Banyumas Ini Ikut Vaksinasi Covid Pakai Kostum Garuda dan Dewi Sri

Baca juga: Polisi Berikan Rompi Hijau Kepada PKL di Purbalingga, Jadi Relawan Peduli Protokol Kesehatan