Berita Purbalingga

4 Jabatan Diampu Pejabat Sementara, Bupati Purbalingga Berjanji Hanya Berlangsung 2 Bulan

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menunjuk empat pejabat sebagai Plh Sekda dan tiga Plt kepala OPD, Rabu (4/8/2021).

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi bersama tiga pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala tiga organisasi perangkat daerah (OPD), di ruang kerja bupati, Rabu (4/8/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) dan tiga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/8/2021).

Penunjukan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada para pejabat yang ditunjuk.

Bupati menjelaskan, penunjukan pimpinan sementara instansi ini diperlukan untuk mengisi peralihan sebelum pimpinan definitif ditetapkan.

"Agar giat pemerintahan bisa berjalan, kemudian agar kaitannya pencairan keuangan dan lainnya tidak terhambat maka perlu segera saya tunjuk," kata Tiwi, dalam rilis, Rabu.

Baca juga: Bupati Purbalingga Tunjuk Sugeng ST sebagai Plt Dirut Perumdam Tirta Perwira

Baca juga: Alhamdulillah, 114.460 Keluarga Terdampak PPKM di Purbalingga Mulai Terima Bantuan Beras

Baca juga: Tujuh Manusia Silver Terjaring Razia di Purbalingga, Sutriono: Karena Ganggu Ketertiban Umum

Baca juga: Kapolres dan Dandim Konvoi Kendarai Motor, Salurkan Sembako Wilayah Terpencil di Purbalingga

Dalam keputusannya, bupati menunjuk Drs Agus Winarno yang saat ini menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, untuk merangkap jabatan sebagai Plh Sekda.

Sementara, tugas sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diserahkan kepada Yanuar Abidin, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda.

Tugas sebagai Plt Inspektur Inspektorat Daerah diserahkan kepada H R Imam Wahyudi yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.

Dan, Plt Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah diemban Jupri Santoso, yang saat ini menjadi Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM.

"Memang, dengan kekosongan pejabat yang jumlahnya cukup banyak ini membuat ada banyak rangkap jabatan. Mudah-mudahan, kondisi ini ada solusi. Inshaallah, dalam 2 bulan ke depan, pejabat definitif telah ditetapkan," katanya.

Khusus kepada Plt Kepala DPUPR, Tiwi berpesan agar ada percepatan progres pembangunan fisik.

Baca juga: Cegah Kebakaran Hutan, BPBD Kabupaten Semarang Minta Jalur Pendakian Gunung Merbabu Diperketat

Baca juga: Simulasikan Makan 30 Menit di Warung Lentog Tanjungkarang, Bupati Kudus: Makan Tak Perlu Ngobrol

Baca juga: Vaksinasi Covid Capai 12,76 Persen, Bupati Banyumas: Masih Jauh Dari Target 1.398.427 Sasaran

Baca juga: Terkendala Pandemi Covid, Angka Stunting di Kebumen Tembus 9,231 Kasus di Bulan Februari 2021

Sebagian besar program kegiatan sudah masuk lelang dan harapannya, sampai Desember 2021 ini tidak ada program kegiatan fisik yang gagal lelang atau putus kontrak.

"Terlebih, anggaran saat ini juga sangat memprihatinkan dan terbatas sekali. Mudah-mudahan, anggaran yang ada ini bisa terserap sebaik mungkin," imbuhnya.

Sementara, kepada Plt Inspektur Inspektorat Daerah, Tiwi berpesan agar senantiasa berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum bisa dikoordinasikan lebih intensif dan lebih awal sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved