PPKM Darurat Jateng

Tolong Pemerintah Segera Berikan Solusi - Inilah Keluh Kesah Pelaku Usaha di Karanganyar

Pelaku Wisata Karanganyar: wisata itu bukan hanya soal pelaku usaha wisata, tapi juga ada sektor pendukung seperti UMKM, penginapan, dan lainnya.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/AGUS ISWADI
ILUSTRASI - Kondisi objek wisata Sakura Hill Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tutup selama diterapkannya PPKM Darurat, Senin (26/7/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Pelaku wisata di Kabupaten Karanganyar meminta solusi dari dampak diberlakukannya PPKM Darurat terhadap sektor pariwisata.

Objek wisata di Kabupaten Karanganyar sudah tiga minggu lebih tidak beroperasi sejak diterapkannya PPKM Darurat pada 3 Juli 2021.

Bahkan, Pemerintah Pusat juga telah mengumumkan secara resmi memperpanjang kebijakan kebijakan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. 

Baca juga: 9 Ibu Hamil di Karanganyar Meninggal Akibat Covid, Ini yang Dilakukan DKK untuk Mencegah Terulang

Baca juga: Cerita Sedih Penyewa Kuda Tunggangan di Tawangmangu Karanganyar, Tetap Mangkal Meski Sepi Wisatawan

Baca juga: Ide Muncul Saat Danan Ngapel Calon Istri, Inilah Kisah Hadirnya Rumah Ampyang Jawa di Karanganyar

Baca juga: Siap-siap, Pekerja di Karanganyar Bakal Dapat BSU Rp 1 Juta, Berikut Syarat Lengkapnya

Wakil Ketua Asosiasi Ecowisata Lawu Karanganyar, Parmin Sastro menyampaikan, saat ini pelaku wisata masih menunggu petunjuk teknis dari Pemkab Karanganyar.

Khususnya terkait operasional objek wisata selama diterapkannya PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. 

Namun biasanya kebijakan Instruksi Bupati Karanganyar, isinya tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam Inmendagri terkait PPKM. 

"Teman-teman pelaku wisata maupun kuliner sebenarnya sangat berat."

"Sekalipun sudah diperlonggar untuk warung dan rumah makan bisa melayani di tempat secara terbatas," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (26/7/2021). 

Meskipun warung makan telah diperbolehkan melayani pengunjung dengan cara makan di tempat secara terbatas, lanjut Parmin, pengaplikasian aturan tersebut juga akan sulit diterapkan.

Semisal seperti aturan makan di tempat dengan durasi tertentu. 

Dia menjelaskan, wisata itu bukan hanya soal pelaku usaha wisata, tapi juga ada sektor pendukung seperti pelaku UMKM, penginapan, dan lainnya.

Dia mencontohkan, ada sekira 500 orang yang berjualan di kios sekitar Grojogan Sewu dan objek wisata lain seperti Balekambang maupun Wonder Park. 

"Kami lebih senang dibatasi, misal maksimal (pengunjung) 25 persen dari kapasitas."

"Itu malah lebih nyaman," ungkapnya. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved