Breaking News:

Berita Purbalingga

Bupati Purbalingga Ancam Tak Cairkan ADD bagi Desa yang Tak Alokasi Dana untuk Penanganan Covid

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta desa mengalokasikan delapan persen dana desanya untuk penanganan Covid-19 di wilayah.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Dok Humas Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima audiensi Tourism Indonesia Centre, di Ruang Rapat Bupati, Senin (5/4/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta desa mengalokasikan delapan persen dana desanya untuk penanganan Covid-19 di wilayah. Jika tidak, bupati mengancam tak mencairkan alokasi dana desa (ADD).

Tiwi, sapaan bupati, juga meminta kepala desa menerapkan lockdown tingkat RT atau RW jika terjadi penularan Covid-19 secara masif.

Tujuannya, membatasi mobilisasi warga dan pemantauan terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri lebih fokus.

"Bila ada masyarakat yang isolasi mandiri di rumah, pemerintah desa harus bekerja sama dengan kader kesehatan desa untuk monitoring. Desa tidak bisa hanya mengandalkan tenaga dari puskesmas yang terbatas untuk monitoring setiap waktu," katanya melalui rilis tertulis, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Harapan Besar Bupati Purbalingga: PPKM Darurat Jangan Sampai Sia-sia

Baca juga: Bersama Kapolres dan Dandim, Bupati Purbalingga Keliling Wilayah Cek Jam Malam saat PPKM Darurat

Baca juga: Pemberlakuan PPKM Darurat di Purbalingga, Bupati Tiwi: Pusat Perbelanjaan Masih Diperbolehkan Buka

Baca juga: Gara-gara Buka Pintu, Pengemudi Honda Jazz di Purbalingga Picu Kecelakaan. Sekeluarga Dibawa ke RS

Tiwi juga berharap, kades gencar menyosialisasi agar empati masyarakat semakin kuat dan program Jaga Tangga bisa berjalan ideal.

"Empati, perhatian, dan rasa senasib sepenanggungan seperti ini yang dibutuhkan pasien Covid-19 saat melakukan isolasi mandiri. Itu harus dikuatkan lagi," ujarnya.

Kades juga diminta mengalokasikan anggaran, minimal delapan persen dari anggaran dana desa (ADD) untuk penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di tingkat desa.

"Tolong, ini menjadi warning, karena nanti akan ada sanksi tersendiri bagi desa-desa yang belum mengalokasikan dana desanya untuk penanganan Covid-19. Bisa saja, sanksinya berupa penundaan ADD," tegasnya.

Berdasarkan data dari Pemkab Purbalingga, hingga pertengahan tahun, masih banyak desa yang belum meralisasikan anggaran delapan persen untuk Covid-19.

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Selasa 6 Juli 2021: Rp 978.000 Per Gram

Baca juga: Cuaca Purbalingga Hari Ini, Selasa 6 Juli 2021: Siang Diperkirakan Cerah Berawan, Malam Mendung

Baca juga: Cuaca Purwokerto Hari Ini, Selasa 6 Juli 2021: Diperkirakan Berawan Sepanjang Hari

Pemkab, kata Tiwi, sangat terbatas anggarannya sehingga dana desa mutlak dibutuhkan untuk membantu penanganan Covid-19.

"Kita segera menerbitkan Perbub terkait alokasi yang harus diprioritaskan dari penggunaan delapan persen dana desa, seperti untuk distribusi sembako bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, penyiapan tempat isolasi terpusat, dan lainnya," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kades di Purbalingga Diminta Tak Ragu Terapkan "Lockdown" Wilayah".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved