PPKM Darurat di Kudus, Bupati HM Hartopo: Kami Sedang Cari Solusi Terbaik Buat Masyarakat

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Pemkab Kudus segera koordinasi dengan unsur Forkopimda terkait PPKM Darurat Jawa Bali.

Koordinasi tersebut menurut Bupati Kudus HM Hartopo untuk mencari jalan terbaik bagi masyarakat ketika PPKM Darurat berlangsung.

"Secara global Presiden Joko Widodo memberikan keputusan PPKM Darurat itu."

"Setiap daerah harus punya kajian khusus terkait daerah masing-masing," kata Hartopo kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Catur Sulistiyanto Jadi Kepala Dishub Kudus, Bupati Rotasi 29 Pejabat: Bagian Penyegaran

Baca juga: Pemkab Kudus Izinkan Pedagang di Tempat Wisata Berjualan, Bupati: Hanya Layani Wisatawan Lokal

Baca juga: Kasus Melandai, Posko Gabungan Penanganan Covid di Kudus Dibubarkan

Baca juga: PPKM Mikro di Kudus Membuahkan Hasil, 2 Desa Kini Berstatus Zona Hijau Kasus Covid

Bagi Hartopo, koordinasi tidak hanya membahas PPKM Darurat, tapi juga evaluasi PPKM Mikro yang sudah berlangsung di Kabupaten Kudus.

"Maka dengan adanya PPKM Darurat akan kami tindaklanjuti dan akan kami evaluasi," tandasnya.

Hartopo tidak ingin masyarakat semakin tertekan dengan diberlakukannya PPKM Darurat.

Untuk itu, dia akan membahasnya bersama unsur Forkopimda.

"Bagaimana langkah pemerintah akan kami koordinasikan dulu terutama di sektor ekonomi," kata dia.

Diketahui penerapan PPKM Darurat Jawa dan Bali akan berlangsung pada 3 hingga 20 Juli 2021.

Presiden Jokowi pun telah mengumumkannya.

Kebijakan tersebut keluar menyusul semakin meluasnya penyebaran kasus Covid-19.

Kapolres Kudus, AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi terkait pemberlakuan PPKM Darurat.

Tapi pada dasarnya, pihaknya juga memiliki tanggung jawab kolaborasi bersama dalam upaya penanganan Covid-19.

"Kami sekarang fokus penanganan Covid-29 di Kudus walupun mengalami tren penurunan tali masih cukup tinggi," kata AKBP Aditya. (Rifqi Gozali)