Breaking News:

Haji 2021

Alasan Kesehatan, Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021

Tahun ini, pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun 1442 Hijriah lantaran sejumlah pertimbangan.

Editor: rika irawati
AP/STR
Ilustrasi. Ratusan jemaah Muslim mengelilingi Kabah, bangunan berbentuk kubus di Masjid Al Haram, sembari menerapkan jaga jarak sosial untuk melindungi diri dari virus corona, di kota suci Muslim di Mekkah, Arab Saudi, Rabu, 29 Juli, 2020. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Untuk kedua kalinya, pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji. Tahun ini, pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun 1442 Hijriah lantaran sejumlah pertimbangan.

Keputusan itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tertanggal 3 Juni 2021.

"Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lain," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membacakan keputusan dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kemenag RI, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Beredar Kabar Arab Saudi Batasi Jemaah Haji dari Luar Negeri, Kemenag: Belum Ada Pemberitahuan Resmi

Baca juga: Ditarget Rampung Sebelum Lebaran, Vaksinasi Calon Jemaah Haji dan Guru di Karanganyar

Baca juga: 1.146 Calon Jemaah Haji Banyumas Terdata Terima Vaksinasi Covid, Diprioritaskan untuk Lansia

Baca juga: Nasib Keberangkatan Jamaah Calon Haji Bakal Ditentukan April 2021, Ini Bocoran Kemenag Blora

Dalam surat keputusan tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji.

Pertama, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah.

"Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19," ujar Yaqut.

Pertimbangan lain, yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Padahal, pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji.

Baca juga: Tamu Hajatan Dibatasi 75 Orang, Cara Pemkab Semarang Cegah Klaster Covid-19 Baru

Baca juga: Video Penerbangan Komersial Perdana Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga

Baca juga: Dongkrak Penerbangan di JB Soedirman Purbalingga, Gubernur Ganjar Usulkan Adanya Paket Wisata

Baca juga: Warga Kranji Banyumas Tewas Tertabrak KA Serayu, Tak Gubris Klakson Panjang Kereta

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah telah berdiskusi dengan Komisi VIII DPR RI.

Dari hasil diskusi, DPR menyatakan menghormati keputusan yang diambil pemerintah.

Yaqut mengatakan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan para alim ulama, pimpinan-pimpinan ormas Islam, hingga biro perjalanan haji terkait hal ini.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi," kata Yaqut. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021, Ini Alasannya".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved