Disdik Blora: Masih Ada Orangtua Siswa Tidak Setuju Digelar PTM, Solusinya Blended Learning

Bentuk ketidaksepakatan orangtua terhadap PTM dituangkan langsung dalam sambungan telepon ke sekolah.

Ada juga orangtua yang datang ke sekolah guna mengutarakan ketidaksepakatannya.

Kemudian ada orangtua siswa yang tidak sepakat PTM dan melaporkannya pada Gubernur Jawa Tengah.

Bagi orangtua yang tidak sepakat PTM, kata Endang, maka sang anak tetap belajar di rumah.

Artinya, dalam melangsungkan pembelajaran pihaknya memberlakukan metode blended learning atau campuran antara tatap muka dan daring.

Tercatat, kata Endang, hanya beberapa orangtua yang tidak setuju PTM.

Orangtua siswa yang sepakat PTM lebih banyak jumlahnya.

Umumnya, mereka berikut sang anak sudah jenuh dengan pembelajaran daring yang berjalan sekira setahun.

Memang PTM yang saat ini berlangsung masih memberlakukan prasyarat yang harus dipenuhi.

Di antaranya yakni siswa yang masuk hanya 50 persen dari kapasitas kelas.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya protokol kesehatan secara ketat selama PTM.

Selain dari semua hal tersebut, kepala daerah dalam hal ini bupati juga memiliki wewenang untuk menentukan dibuka atau tidaknya sekolah dalam menjalankan PTM.

Hal itu, ujar Endang, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mana kewenangan PTM berada di masing-masing daerah.

Meski masih ada sejumlah sekolah di bawah tanggung jawab Disdik Kabupaten Blora yang belum menggelar PTM, pada Juli 2021 ditargetkan semuanya sudah menggelarnya.

Namun sebelumnya pada Juni 2021 ditargetkan seluruh guru sudah selesai divaksin.