Breaking News:

Berita Pendidikan

Ingin Bukti Pelajaran Agama Tak Dihapus, PGRI Jateng Minta Pemerintah Akomodasi Guru Agama Jadi PPPK

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mendesak pemerintah mengakomodasi guru agama dalam rekrutmen satu juta guru PPPK.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Mazka Hauzan Naufal
Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi ditemui di Gedung PGRI Pati, Sabtu (13/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mendesak pemerintah mengakomodasi guru agama dalam rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut dia, penyediaan formasi khusus untuk guru agama dapat sekaligus menjawab isu liar yang beredar bahwa pelajaran agama hendak dihilangkan.

Isu ini muncul berkenaan dengan tidak munculnya istilah agama dalam Visi Pendidikan Indonesia di draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

"Kebijakan satu juta guru sangat baik tapi kami juga harapkan, bisa menjangkau guru agama. Formasi guru agama dalam rekrutmen satu juta guru belum muncul," ungkap Muhdi ketika diwawancarai Tribunbanyumas.com di Gedung PGRI Pati, Sabtu (13/3/2021).

Baca juga: Formasi Usulan PPPK Dibuka Lagi, Ketua PGRI Jateng: Pemda Jangan Pelit Usulkan Kebutuhan Guru

Baca juga: Ketemu PGRI Banjarnegara, Anggota DPD Bambang Sutrisno Janji Perjuangkan Guru Honorer Lama Jadi PPPK

Baca juga: Pemkot Tegal Usulkan 585 Formasi ASN Tahun Ini, Mayoritas Penuhi Kebutuhan Guru Melalui PPPK

"Maka, bisa diterjemahkan (oleh masyarakat yang cemas), jangan-jangan nanti pelajaran agama juga dihapus karena formasi juga tidak ada," imbuhnya.

Ia menambahkan, PGRI Jawa Tengah sudah mengingatkan pemerintah tentang hal ini. Namun, pihaknya mendapat jawaban bahwa hal ini masih dalam pembahasan.

"Rekrutmen guru agama ini sekaligus untuk menjawab bahwa tidak ada maksud untuk menghilangkan pelajaran agama. Jawaban Mendikbud memang tidak ada maksud menghilangkan, jadi tunjukkan lewat itu," kata dia.

Muhdi mengakui, jumlah guru agama di Jawa Tengah sangat tidak memadai. Masih ada kekurangan sangat besar.

Menurut dia, tidak setiap sekolah, dalam hal ini SD, memiliki guru agama tetap. Kalaupun ada, statusnya guru honorer.

Baca juga: Abanda Rahman Gabung Latihan PSIS Semarang. Batal Main di Lalenok United Timor Leste?

Baca juga: Cocok bagi Gamer, Ponsel Realme Narzo 30A Dibanderol Tak Sampai Rp 2 Juta

Baca juga: Pemkab Banyumas Resmikan Sekolah Sungai, Warga Bisa Belajar Seluk Beluk dan Mitigasi Sungai

Baca juga: Puluhan Ulama dari Berbagai Provinsi Gelar Doa Bersama di Temanggung, Harapkan Pemulihan Indonesia

Bahkan, ada juga guru agama yang mengajar di beberapa sekolah sekaligus.

"Jadi, sangat tidak cukup. Bahkan, kecil sekali adanya formasi baru. Formasi di rekrutmen satu juta guru PPPK juga belum muncul. Kenapa? Memang guru agama ini punya bapak dua. Dia kerja di Kemendikbud tapi kewenangan dia ada di Kemenag," katanya.

"Maka, mestinya, persoalan ini bisa diselesaikan. Misalkan, kalau di sekolah biarlah jadi kewenangan Kemendikbud. Kalau masalah kompetensi, bisa saja bekerjasama dengan Kemenag," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved