Breaking News:

Berita Purbalingga

2 Pekan Dilantik, Bupati Purbalingga Langsung Konsultasi Kemendagri untuk Isi 10 Jabatan Eselon II

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berjanji mempercepatan pengisian jabatan eselon II yang kosong guna mempercepat kinerja pemerintahan.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Permata Putra Sejati
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat ditemui, Kamis (4/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berjanji mempercepatan pengisian jabatan eselon II yang kosong guna mempercepat kinerja pemerintahan.

Tahun ini, setidaknya ada empat formasi jabatan di jajaran Pemkab Purbalingga yang dijabat pelaksana tugas (Plt).

Tiwi, sapaan bupati, menyampaikan, sesuai aturan, enam bulan setelah dilantik, bupati dan wabup baru bisa melakukan penataan atau mutasi jabatan.

Namun, bupati menyampaikan, jika waktu enam bulan itu ternyata bukan patokan baku.

Jika memang kondisinya mendesak maka bisa saja segera dilakukan kocok jabatan.

Terkait hal ini, Tiwi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan memperoleh jawaban enam bulan itu bukan patokan.

"Kabupaten bisa melakukan penataan lebih cepat, asal ada izin dari Kemendagri. Kalau keadaan darurat, yang berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Ingin Dapat Banyak Masukan, Bupati Purbalingga Minta PKK Sering Turun ke Lapangan Serap Aspirasi

Baca juga: Hilang 3 Hari, Reza Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Klawing Purbalingga

Baca juga: Efik Tiba-tiba Ambruk Tak Sadarkan Diri saat Main Bulutangkis di Purbalingga, Sampai di RS Meninggal

Baca juga: Dompet Dhuafa Minta Bupati Purbalingga Ikut Berkampanye Bantu Anak Tuna Rungu

Menurutnya, kondisi kekosongan jabatan berdampak pada kinerja. Akibatnya, menghambat percepatan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga.

"Jadi, itu bisa diprioritaskan. Kalau memang dari sisi kebutuhan, banyak yang kosong dan menghambat karena tidak bisa mengambil kebijakan, itu bisa dilakukan percepatan," katanya.

Saat ini, sejumlah kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi Plt di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dinperindag).

Pekan lalu, baru diserahkan pula SK Plt untuk Kepala Dinkominfo dan Plt Inspektur pada Inspektorat.

Sedangkan empat formasi lain masih terisi pejabat definitif namun akan pensiun.

Baca juga: Di Rumah Aja, Ketua Satgas Penanganan Covid Imbau Warga Tak Keluar Kota saat Libur Isra Miraj

Baca juga: 67 Calon Jemaah Haji 2020 di Slawi Tegal Terima Vaksin Covid-19, Berharap Bisa Berhaji Tahun Ini

Baca juga: Dapat Donasi Rp 8,5 Juta, Warga Timbulsloko Demak Bakal Lanjutkan Pembangunan Jalan Tembus Rob

Baca juga: Diatur Perda, Pemkab Kebumen Wajib Memberi Bantuan Hukum bagi Warga Miskin Bermasalah Hukum

Mereka yang bakal pensiun adalah sekda Purbalingga yang bakal pensiun per 1 Agustus, kepala DKPP pensiun per 1 April, kepala Bakeuda pensiun per 1 September, dan kepala Dindikbud Purbalingga yang pensiun per 1 November.

"Tahun ini memang banyak kekosongan, eselon II ada delapan, ditambah lagi, besok, dua kantor BPBD dan Kesbangpol akan naik tingkat jadi Dinas. Jadi, kalau di total, ada 10 dinas yang butuh pejabat eselon II baru," tuturnya.

Bupati menargetkan, bulan Juli, kekosongan jabatan itu sudah bisa diisi. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved