Breaking News:

Pelantikan Kepala Daerah di Jateng

Singgung Soal Harmonisasi Kepala Daerah Kota Tegal, Ganjar: Lawan Saja di Pilkada

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan harmonisasi kepala daerah dalam memimpin.

TRIBUNBANYUMAS/HERMAWAN HANDAKA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi pernyataan seusai melantik 17 kepala daerah di kompleks kantor Pemprov Jateng, Jumat (26/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan harmonisasi kepala daerah dalam memimpin.

Pernyataan Ganjar ini disampaikan seusai melantik 17 kepala daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021).

Seperti diketahui, ketidakharmonisan hubungan kepala daerah terjadi di Kota Tegal. Bahkan, keretakan hubungan wali kota dan wakil wali kota itu kini dibawa ke kepolisian.

Gubernur Ganjar menegaskan, dalam memimpin, wali kota/bupati harus berkomunikasi dengan wakilnya.

Ganjar mengatakan, butuh keterbukaan, memahami konstitusi, dan Undang-undang.

"Kalau mereka paham perannya, tidak akan serobot-serobotan. Antara kepala daerah dan wakilnya, mesti tahu perannya. Namun, in the end (akhirnya), keputusan tertingginya adalah kepala daerah," kata Ganjar.

Baca juga: Pesan Gubernur Ganjar saat Lantik 17 Bupati/Wali Kota: Dada Harus Jembar, Ususe Kudu Dowo

Baca juga: Resmi Jadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tiwi-Dono Tancap Gas Perbaiki Infrastruktur Jalan

Baca juga: Gaji sebagai Bupati Tak Akan Diambil, Agung: Saya Serahkan ke Masyarat Pemalang

Baca juga: Ini Makna Pelantikan Bupati Wonosobo bagi Afif Nurhidayat: Tak Sekadar Seremonial

Tidak hanya merujuk ke Pemerintah Kota Tegal, ia berharap kepada semua kepala daerah di kabupaten dan kota di Jawa Tengah, agar rukun dengan wakilnya.

Sesuai aturan, porsi antara keduanya sudah diatur. Tidak bisa saling berkompetisi.

Jika ingin berkompetisi, Ganjar mempersilakan dalam ajang kontestasi pemilihan umum. Tentunya, hal tersebut dilakukan secara legal dan konstitusional.

"Maka, kalau ada agenda kontestasi, lebih baik diselesaikan secara lima tahunan (pilkada). Dilawan saja, boleh, tapi lima tahunan. Jangan di tengah tahunan gitu. Nanti yang rugi rakyat," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved