Gubernur Ganjar Pranowo Minta Rp 3,19 Triliun, Tangani Banjir dan Rob Kawasan Pantura Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan anggaran Rp 3,19 triliun ke Pemerintah Pusat terkait penanganan banjir dan rob di Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Usulan itu disampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa dalam rapat koordinasi usulan program prioritas nasional yang dilakukan virtual, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Banjir Kembali Genangi Kota Semarang, Stasiun Tawang hingga Kantor Gubernur Jateng Terendam Air

Baca juga: Dua Ketua DPC Partai Demokrat Jateng Dipecat, Ikut Suarakan KLB untuk Goyang Kepemimpinan AHY

Baca juga: Rusak atau Hilang, 23.064 Dokumen Kependudukan Korban Banjir di Jateng Sudah Diganti Kemendagri

Baca juga: Tilang Elektronik Diterapkan Mulai Maret, Ini Lokasi CCTV dan Speedcam di Wilayah Jateng

"Sebenarnya ada banyak usulan ke pusat, ada project-project strategis yang kami dorong."

"Namun untuk kali ini, kami ingin prioritaskan bagaimana penanganan banjir di Pantura."

"Ini yang paling penting, yang mesti segera dibereskan," kata Ganjar kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (24/2/2021).

Anggaran untuk penanganan banjir di kawasan Pantura sebesar Rp 3,19 triliun tersebut untuk penanganan banjir dan rob di sejumlah daerah di Pantura.

Termasuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri.

"Memang di Pantura ini ada dua hal."

"Satu soal infrastruktur mesti beres dan banjir."

"Banjir di Pantura mesti dibereskan, karena ada pengamat yang bilang kondisinya cukup berbahaya."

"Khusus di Pekalongan, pengamat bilang harus cepat ditangani agar tidak tenggelam," jelasnya.

Selain Pekalongan, kata dia, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Kota Semarang dan Demak.

Menurutnya, daerah tersebut butuh penanganan yang sifatnya khusus.

Namun demikian, tetap tidak boleh mengesampingkan wilayah lain.

Selain penanganan banjir Pantura, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya.

Yakni pengembangan kawasan Borobudur sebagai 10 Bali Baru di Indonesia dengan total usulan anggaran Rp 1,72 triliun.

Serta usulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk mendukung pengentasan kemiskinan dengan total anggaran Rp 1,4 triliun.

Lalu peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri, termasuk pemenuhan sarana prasarananya.

Pembangunan jalur penghubung antara utara dan selatan Jawa Tengah.

"Serta penurunan kemiskinan, pengangguran, aspek lingkungan, dan lainnya."

"Memang tidak semua kami usulkan ke pusat, karena beberapa akan kami tangani sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, usulan-usulan program prioritas itu akan ditindaklanjuti di tingkat pusat.

Sejumlah kementerian terkait akan diajak bicara terkait usulan-usulan dari daerah itu.

"Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, bisa kami tajamkan programnya dan semakin inline antara pusat dan daerah."

"Terkait penanganan banjir yang tadi diusulkan, memang sudah dialokasikan dalam APBN tahun ini," ucapnya. (Mamduh Adi)

Baca juga: Target DKK Karanganyar: 9 Ribu Dosis Sudah Disuntikkan Hingga Awal Maret 2021

Baca juga: 15 Jiwa Terpaksa Diungsikan, 3 Pondasi Rumah Warga Dusun Teken Karanganyar Tergerus Sungai Grompol

Baca juga: Apresiasi Vaksinasi Anggota Polres Kebumen, Plh Bupati: Insyaallah Tidak Ada Efek Sampingnya

Baca juga: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dilakukan di Akhir Pekan, Mobil Samson Hadir di Rumdin Bupati Kebumen