Di Forum Konsultasi Publik Rencana Kegiatan, Kadin Pati Kritisi Data Bantuan Bansos yang Tak Valid

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pati meminta Pemerintah Kabupaten Pati memperbaiki data kemiskinan sehingga valid.

Mereka menilai, data yang dimiliki sekarang tak sesuai kondisi di lapangan. Akibatnya, banyak warga yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

Hal tersebut dikatakan anggota Kadin Pati Subaskoro dalam forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati 2022.

Forum ini digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (28/1/2021).

Subaskoro mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui telekonferensi.

"Ke depan, indikator angka kemiskinan harus betul-betul valid. Jika tidak, angka kemiskinan kita akan sulit turun. Terlebih, saat pandemi Covid-19 ini, angka kemiskinan cenderung naik. Sebab, pemberian bansos adalah salah satu instrumen kenaikan angka kemiskinan," papar dia.

• Mengenal Lebih Dekat Diky Krisnanda, Fisioterapis SPFA Pati Ini Sudah Kantongi Lisensi FIFA

• Setelah Ditabrak Motor dari Belakang, Ayu Ditabrak Mobil di Jalan Kudus-Pati di Jekulo

• Bus Sabar Subur vs Truk Boks Tabrakan di Jalan Pantura Pati, Bus Remuk di bagian Depan

• Cekcok dengan Suami, Nunung Dikabarkan Nekat Melompat dari Mobil dan Jatuh di Sungai Sani Pati

Subaskoro menegaskan, Kadin Pati siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka validasi data kemiskinan.

Menanggapi hal ini, Bupati Pati Haryanto tidak menampik masih ada sejumlah penerima bantuan yang sebenarnya tak lagi masuk kategori miskin.

Bahkan, ia mengakui, ada beberapa warga yang rumahnya bagus dan memiliki kendaraan roda empat tapi masih mau menerima bantuan sosial.

"Ada yang punya mobil, parkirnya di sebelah, tapi rumahnya dilabeli orang miskin penerima bantuan PKH. Ketika saya tanya, apa tidak malu? Dia mengaku, itu mobil milik saudaranya. Jadi dia tetap berharap menerima bantuan," kata Haryanto.

Haryanto kemudian bertanya pada kepala desa mengapa yang bersangkutan tidak dicoret dari daftar penerima bantuan.

"Kata Kadesnya, yang bersangkutan datanya ada, kalau dicoret bisa marah. penghasilannya, katanya, saat ini menurun," tutur dia.

Senada, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3AKB) Pati, Subawi, juga membenarkan adanya bantuan tak tepat sasaran.

Umumnya, mereka beralasan, pendapatan menurun atau bahkan tidak lagi bekerja lantaran terdampak pandemi Covid-19.

"Dinsos mau menghindar juga tidak bisa karena di tingkat desa, juga sudah musyawarahkan, didaftarkan sebagai keluarga miskin. Jadi, kami usulkan ke Kemensos, masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata dia.

• Tower Triangle CCTV Milik Dishub Demak Ambruk, Pantauan CCTV di Pertigaan Botorejo Terganggu

• Polres Banjarnegara Bantu Paket Sembako, Khusus PKL Terdampak PPKM Jilid Dua

• Operasi Yustisi Bakal Berlanjut Hingga Tiga Bulan, Saat Ini Sudah Tindak 22.410 Pelanggar di Blora

• Berkah Nelayan Saat Musim Baratan, Tangkapan Udang Rebon Melimpah di Tegal