Breaking News:

Berita Bisnis

Khawatir Beban Rakyat Bertambah, Komisi D DPRD Jateng Minta Kenaikan Tarif Tol Dibatalkan

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso meminta pemerintah menunda atau membatalkan kenaikan tarif tol di tengah wabah covid.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta pemerintah mengkaji kenaikan tarif tol di delapan ruas tol, termasuk Tol Semarang dan Pejagan-Pemalang.

Kenaikan tarif tol ini secara resmi berlaku mulai Minggu (17/1/2021).

Menurut Hadi, kenaikan tarif tol di tengah pandemi Covid-19 bakal berpengaruh terhadap ekonomi.

Dia pun meminta, tak hanya dikaji, kenaikan tarif ini diminta ditunda atau bahkan dibatalkan.

"Kenaikan tarif di saat kondisi ekonomi masih belum pulih dan pandemi belum tahu kapan berakhirnya ini, sangat tidak tepat," kata Hadi, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Tarif 8 Ruas Tol Naik, Termasuk Tol Pejagan-Pemalang. Berikut Daftar Lengkapnya

Baca juga: Pasang Tarif Rapid Test Antigen Rp 1,7 Juta, Klinik di Salatiga Kena Teguran Pemkot

Baca juga: Tarif Iuran BPJS Kesehatan Semua Kelas Naik Mulai Hari Ini, Berikut Rinciannya

Baca juga: Siap-siap, Tiga Tarif Ini Bakal Naik Mulai 1 Januari

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sudah menerima banyak keluhan dari para pengelola angkutan barang di Jawa Tengah.

Ia mengatakan, kenaikan tarif tol memang merupakan hal yang wajar. Mengingat, adanya inflasi dan perawatan.

Selain itu, secara regulasi, tarif tol memang dimungkinkan naik setiap dua tahun sekali.

"Tapi, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola sejumlah ruas tol dan menaikan tarif tol atas persetujuan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), harusnya juga pakai hati dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Tarif tol di ruas Pejagan-Pemalang yang dikelola Waskita Toll Road, naik Rp 2.500. Sehingga, untuk kendaraan Golongan I, dari 57.500 menjadi 60.000, Golongan II dan III menjadi 90.000, gol IV dan V menjadi 120.000.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved