Berita Bisnis

Khawatir Beban Rakyat Bertambah, Komisi D DPRD Jateng Minta Kenaikan Tarif Tol Dibatalkan

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso meminta pemerintah menunda atau membatalkan kenaikan tarif tol di tengah wabah covid.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta pemerintah mengkaji kenaikan tarif tol di delapan ruas tol, termasuk Tol Semarang dan Pejagan-Pemalang.

Kenaikan tarif tol ini secara resmi berlaku mulai Minggu (17/1/2021).

Menurut Hadi, kenaikan tarif tol di tengah pandemi Covid-19 bakal berpengaruh terhadap ekonomi.

Dia pun meminta, tak hanya dikaji, kenaikan tarif ini diminta ditunda atau bahkan dibatalkan.

"Kenaikan tarif di saat kondisi ekonomi masih belum pulih dan pandemi belum tahu kapan berakhirnya ini, sangat tidak tepat," kata Hadi, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Tarif 8 Ruas Tol Naik, Termasuk Tol Pejagan-Pemalang. Berikut Daftar Lengkapnya

Baca juga: Pasang Tarif Rapid Test Antigen Rp 1,7 Juta, Klinik di Salatiga Kena Teguran Pemkot

Baca juga: Tarif Iuran BPJS Kesehatan Semua Kelas Naik Mulai Hari Ini, Berikut Rinciannya

Baca juga: Siap-siap, Tiga Tarif Ini Bakal Naik Mulai 1 Januari

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sudah menerima banyak keluhan dari para pengelola angkutan barang di Jawa Tengah.

Ia mengatakan, kenaikan tarif tol memang merupakan hal yang wajar. Mengingat, adanya inflasi dan perawatan.

Selain itu, secara regulasi, tarif tol memang dimungkinkan naik setiap dua tahun sekali.

"Tapi, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola sejumlah ruas tol dan menaikan tarif tol atas persetujuan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), harusnya juga pakai hati dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Tarif tol di ruas Pejagan-Pemalang yang dikelola Waskita Toll Road, naik Rp 2.500. Sehingga, untuk kendaraan Golongan I, dari 57.500 menjadi 60.000, Golongan II dan III menjadi 90.000, gol IV dan V menjadi 120.000.

Sedangkan untuk Semarang Seksi ABC, ada kenaikan Rp 500.

Menurut legislator asal Wonogiri ini, persoalan tarif tol jangan hanya dilihat dari sudut pandang investasi semata.

Namun, juga harus diperhatikan kondisi ekonomi, termasuk nantinya, pengaruh terhadap biaya logistik kebutuhan pokok dan transportasi umum.

"Karena ini investasi jangka panjang, semua sudah dihitung di awal dan masih ada cukup waktu sampai ekonomi membaik. Sebaiknya, pemerintah ngrogoh roso kamanungsan (bersifat rasa kemanusiaan) dalam menaikan tarif ini," ujarnya.

Baca juga: Diguyur Hujan Semalaman, 3 Desa dan 1 Kelurahan di Batang Terendam Banjir

Baca juga: Tak Pakai Masker saat Berdagang, 5 Pedagang di Pasar Palur dan Kebakramat Karanganyar Diminta Tutup

Baca juga: Foto Bupati Pati Tak Pakai Masker di Pernikahan Viral, Ini Teguran Ganjar

Baca juga: Bau Amis Dikira Jeroan Ikan, Ariyanto Malah Temukan 2 Mayat Bayi di Pintu Air Madukoro Semarang

Tujuan dari pembangunan tol, kata dia, untuk efisiensi biaya transportasi, baik manusia maupun barang.

Tapi, dengan kenaikan tarif tanpa melihat kondisi ekonomi, tentu akan bertentangan dengan tujuan pembangunannya.

"Kita semua sedang prihatin dan para pengusaha masih berusaha mempertahankan diri di masa sulit ini. Batalkan atau tunda sampai kondisi benar-benar pulih," pintanya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved