Tepergok Hadiri Acara Konsolidasi Calon Bupati, 1 ASN, 6 Kades, 6 KPPS di Wonogiri Dipanggil Bawaslu

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOGIRI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri memanggil oknum aparatur sipil negara, enam kepala desa, dan enam anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Mereka dipanggil karena tepergok menghadiri konsolidasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, beberapa waktu lalu.

"Hari ini, kami jadwalkan untuk mengklarifikasi satu ASN, enam kades, dan enam KPPS bersama penyelenggara kegiatan, terkait temuan mereka mengikuti konsolidasi pemenangan salah satu paslon Pilkada Wonogiri," ujar Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Rebutan Tagline Nyawiji, Dua Pasangan Calon Kepala Daerah Wonogiri Batal Deklarasi Kampanye Damai

Baca juga: PDIP Bongkar Bakal Calon Pasangan Bupati Wonogiri dan Klaten, Ini Alasannya

Baca juga: Benang Layangan Nyangkut di Kabel PLN, Listrik di Wonogiri Mati 3,5 Jam

Baca juga: 80 Pedagang Pasar Sidoharjo Wonogiri Positif Covid-19, Melonjak Hanya Dalam Sepekan

Ali menjelaskan, dugaan pelanggaran pilkada itu ditemukan Panwaslu Kecamatan Giritontro.

Hasil pemantauan tim Panwaslu Giritontro, dilaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakoni ASN, kepala desa, dan KPPS.

Ia mengatakan, informasi temuan menyebutkan, ASN, kepala desa, dan KPPS hadir dalam acara tersebut karena diundang penyelenggara kegiatan.

Untuk itu, Bawaslu akan membuktikan kedatangan mereka diundang atau atas inisiatif pribadi.

Hasil temuan panwaslu kecamatan melaporkan, kegiatan itu merupakan konsolidasi internal partai.

Di kegiatan itu, tim juga menemukan baliho spesimen surat suara dalam bentuk MMT yang di dalamnya terdapat panah mencoblos paslon tertentu.

"Selain itu, ada arahan untuk memenangkan salah satu paslon," jelas Ali.

Ali menambahkan, izin kegiatan itu, yakni konsolidasi. Namun, faktanya ada kampanye dalam kegiatan tersebut.

Terhadap laporan itu, Bawaslu Wonogiri sudah meregister temuan itu.

Bahkan, Bawaslu sudah membahas temuan itu bersama tim Gakumdu.

Ali menyebut, larangan bagi ASN dan Kepala Desa terkait menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Baca juga: Muncul 36 Kasus Covid-19 Usai Bupati Brebes Tur ke Bromo, Ganjar: Pejabat Kurangi Dulu Deh Pikniknya

Baca juga: Tak Hanya Edhy Prabowo, KPK Juga Tangkap Istri, Pejabat KKP serta Pihak Swasta. Total 17 Orang

Baca juga: Usung Cerita dari Lagu-lagu Didi Kempot, Film Sobat Ambyar Segera Dirilis di Netflix

Baca juga: Ditinggal Setahun Jelang Lulus, Mahasiswa IAIN Purwokerto Ini Putuskan Wisuda Virtual di Makam Ayah

Dalam pasal 71 ayat 1 UU tersebut menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sementara, KPPS dituduh melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kode Etik. Dengan demikian, penjatuhan sanksi berada di tangan KPU. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hadiri Konsolidasi Paslon, Oknum ASN hingga KPPS di Wonogiri Dipanggil Bawaslu".