Pilkada Serentak 2020

Mugiyono Dipecat PDIP, Maju Pilkada Demak Bersama Partai Lain

Mugiyono yang juga mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng periode 2014-2019 itu mencalonkan diri sebagai calon Bupati Demak dari partai lain.

Editor: deni setiawan
KOMPAS.COM/ARI WIDODO
Fahrudin Bisri Slamet Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak memberikan keterangan pers terkait pemecatan Mugiyono yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Demak dari partai lain, Selasa (20/10/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, DEMAK - DPP PDI Perjuangan memecat Mugiyono dari keanggotaan partai, karena mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Demak'> Pilkada Kabupaten Demak 2020 dari partai lain.

Pemecatan Mugiyono tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 72/KPTS/X/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, per 20 Oktober 2020.

Mugiyono yang juga mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng periode 2014-2019 itu mencalonkan diri sebagai calon Bupati Demak dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Baca juga: Satu Pegawai Disdukcapil Temanggung Positif Covid-19, Diketahui Seusai Berkunjung ke Kebumen

Baca juga: Kisah Santri Cirebon Rintis Perusahaan Dedy Jaya Group di Brebes: Jadi Kondektur Hingga Jual Bambu

Baca juga: UNS Surakarta Lockdown Kampus, Dua Pejabat Meninggal Karena Covid-19, Riwayat Pergi ke Ubud Bali

Baca juga: Guru di Tiga Sekolah Bakal Jalani Tes Swab Secara Acak, Bupati Banyumas: Memastikan Keamanan

Sebagaimana diketahui, PDIP bersama lima partai lainnya telah mengusung pasangan Eistianah dan Ali Makhsun sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, sikap dan tindakan Mugiyono ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan.

Termasuk keputusan dan garis kebijakan partai.

“Ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat, karena melanggar kode etik dan disiplin partai,” kata Ketua DPRD Kabupaten Demak seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Slamet menambahkan, setiap kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai.

Lalu sikap politik, AD/ ART, serta program partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi, dan tugas partai.

Bila ada kader partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP PDIP dapat memberikan sanksi organisasi.

Yakni berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai.

“Sebagai kader partai yang militan, kami harus patuh terhadap peraturan organisasi partai."

"Ini bisa menjadi contoh, kalau ada kader yang tidak tegak lurus mengamankan rekomendasi partai akan mendapat sanksi dari DPP,” sebut Slamet. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Pecat Kadernya yang Maju Pilkada Demak Lewat Partai Lain"

Baca juga: Festival Film Purbalingga Tahun Ini Digelar Secara Virtual, Selama Sepekan Mulai Sabtu 24 Oktober

Baca juga: Idealnya Liga 1 2020 Dihentikan, Usulan Asisten Pelatih PSIS Semarang Karena Pertimbangan Ini

Baca juga: Update Corona di Batang, 24 Tenaga Medis Puskesmas Positif Covid-19, Berikut Ini Data Lengkapnya

Baca juga: Percepat Pembangunan GOR Indoor! Desakan Bupati Batang Karena Progres Melambat 8 Persen

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved