Breaking News:

Polemik UU Cipta Kerja

Fraksi PPP DPRD Jateng: Pemerintah Harus Segera Buka Akses UU Cipta Kerja ke Publik

Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menilai, pemerintah harus peka menyikapi dan membaca situasi saat ini.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah, tak terkecuali di Jawa Tengah.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menilai, pemerintah harus peka menyikapi dan membaca situasi saat ini.

"Penolakan UU Omnibus Law hampir merata di daerah-daerah. Kelemahan dari pemerintah, kurangnya sosialisasi secara lengkap terkait beleid ini," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie, Minggu (11/10/2020).

2,5 Jam, Ganjar Diskusi Soal UU Cipta Kerja Bareng SPSI Jateng. Ini Kesepakatan Mereka

Ganjar Ajak Warga Jateng Beri Masukan Pascadisahkannya UU Cipta Kerja

Ini Hak Pekerja yang Dipangkas dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja

Menurutnya, permasalahan UU ini dimulai dari pembahasan yang kurang mendengarkan aspirasi masyarakat hingga uji materi atau sosialisasi ke masyarakat yang minim.

Serta, lanjutnya, pengesahannya dilakukan justru ketika semua warga tengah menghindari terjadinya kerumunan akibat pandemi Covid-19.

Minimnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat mudah mendapatkan informasi yang tidak benar alias hoaks.

"Mungkin, pemerintah terlalu pede (percaya diri), pasti tidak ada penolakan dan demo. Kenyataannya tidak demikian. Demo yang masif itu tidak sedikit yang melakukan anarkis dengan melakukan kericuhan dan pengerusakan," ucap anggota Komisi A DPRD Jateng ini.

Ia berpendapat, inilah waktunya pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk publik mengakses isi UU tersebut. Sehingga, diharapkan, bisa diketahui isi, pasal perpasal UU yang dikenal juga dengan UU Sapu Jagat ini.

Di sisi lain, Masruhan menyayangkan niat baik memperjuangkan aspirasi pekerja terciderai.

Diterima Dunia, Album BLACKPINK The Album Tembus Peringkat 2 Top 200 Billboard

Bekuk Makedonia Utara 4-1, Timnas U-19 Indonesia Beri Kado Ultah Manis bagi Pelatih Shin Tae-yong

Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, 12 Oktober 2020 Rp 2.054.000 Per 2 Gram

Aksi demo ricuh juga tidak terlepas dari minimnya informasi dan sosialisasi terkait UU yang mengakibatkan pendemo terprovokasi berita tidak benar.

"Sebesar apapun demo dilakukan, tidak boleh melanggar aturan dan etika. Di sinilah proses berdemokrasi itu terjadi," ujar pria yang merupakan mantan aktivis era Orde Baru tersebut.

Pihaknya sangat mendukung penolakan UU melalui konstitusi atau jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved