Ini Sorotan dan Apresiasi Berbagai Fraksi di DPRD Terhadap Kinerja Pemkab Banjarnegara

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - DPRD Kabupaten Banjarnegara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.

Ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jumat (18/9/2020).

Yakni dengan agenda Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Banjarnegara TA 2020.

• Usaha Madu Klanceng Dinilai Paling Beruntung di Masa Pandemi, Ini Kata Peternak di Banjarnegara

• Begini Gambaran Prosesi Potong Rambut Gimbal di Dieng Banjarnegara, Tetap Sakral Meski Sederhana

• Akhirnya Setelah Sekian Lama, Warga Desa Gununglangit Banjarnegara Rasakan Jalan Diaspal

• Bantu UMKM Terdampak Pandemi, Pemkab Banjarnegara Sosialisasikan Program Subsidi Bunga

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Ismawan Setya Handoko, dihadiri kepala OPD dan jajaran DPRD.

Dalam pandangan umum fraksi sebelum penyerahan Raperda, seluruhnya menyatakan setuju dan menerima.

Dengan melihat kinerja Pemkab Banjarnegara dalam masa tahun anggaran 2020, Fraksi Golkar dengan juru bicara Bawono menyatakan apresiasinya.

Khususnya atas prestasi Kabupaten Banjarnegara yang masuk 10 besar penyerapan anggaran tingkat nasional.

“Kami mengapresiasi kinerja eksekutif bahwa di masa pandemi ini pembangunan terus berjalan."

"Bahkan Kabupaten Banjarnegara yang masuk 10 besar penyerapan anggaran tingkat nasional,” katanya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (18/9/2020).

Senada dengan Partai Golkar, Fraksi PDIP juga menyetujui rancangan raperda tersebut.

Dalam pandangan umum yang dibacakan Sri Haryati (Sekretaris Fraksi PDIP), pihaknya memberi masukan agar anggaran bisa dilaksanakan secara efefktif, efisien, dan akuntabel.

Pihaknya juga menyoroti penanganan korban PHK dan pelaku usaha kecil, serta pengelolaan Bumdes biar lebih spesifik di bidang usahanya.

Adapun pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengingatkan pentingnya ketersediaan hotspot internet untuk rumah tangga miskin yang memiliki anak sekolah.

“Kami juga berharap adanya pelatihan UMKM kepada anak-anak sekolah, dan remaja karang taruna agar bisa mandiri,” kata Siti Komariah mewakili fraksinya.

• Ada Dugaan Penyelewengan Dana Retribusi Sampah di DLH Purbalingga, Kajari: Periode 2017-2018

• 744.428 Pemilih Masuk DPS Pilkada Purbalingga, KPU: Tolong Bisa Dicek Sudah Terdaftar atau Belum

• Puskesmas Kaliwungu Ditutup Hingga Akhir Pekan, Ini Penyebabnya Menurut Dinkes Kendal

• KABAR BAIK, Besok Sabtu Playmaker Andalan PSIS Flavio Beck Junior Tiba di Semarang

Sementara itu, Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jubirnya, Lilis Ujianti mengapresiasi penyelenggaraan DCF virtual serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Ini juga menjadi sorotan Fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Slamet.

Penyelenggaraan DCF Virtual juga didukung oleh Fraksi PKS.

Fraksi ini berharap DCF lebih bagus dan inovatif.

Juru bicara Fraksi PKS, Muhamad Nurin juga berpendapat bahwa di masa pandemi ini semuanya harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Banjarnegara.

“Kami mengimbau agar razia masker diintensifkan, dan agar website yang memuat data perkembangan penanganan Covid-19 bisa lebih update."

"Karena update terakhir kami lihat pada 4 September 2020,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi PAN Indonesia Raya, lebih banyak menyoroti tentang Inovasi-inovasi Kabupaten yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sumber pendapatan bisa dari pajak reklame, penggalian fiber optik, parkir, atau Rumah Pemotongan Hewan.

Adapun Fraksi Nasdem menyoroti tentang pendataan ulang pelaku UMKM dan gaji guru honorer yang sangat kecil.

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menyampaikan, situasi pandemi Covid-19 mendesak Pemkab untuk melakukan perubahan-perubahan atas APBD tahun anggaran 2020.

Selain itu, kondisi saat ini juga telah mengubah asumsi-asumsi makro yang mendasari penyusunan APBD sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini diproyeksikan penurunan pendapatan sebesar 6,89 persen atau sebesar Rp.149.322.783.046.

Jumlah tersebut dari sebelumnya Rp.2.168.786.068.000 menjadi Rp.2.019.463.284.954.

Dana perimbangan juga mengalami penurunan karena turunnya alokasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil dari Pemerintah Pusat. (Khoirul Muzakki)

• 10 Tower Rusun Disiapkan Pemkab, Khusus Karyawan Perusahaan di KIT Batang, Dibangun Mulai 2021

• Dua Peserta Tes SKB CPNS Kendal Positif Covid-19, BKN Bakal Menjadwal Ulang

• Instruksi Bupati Banyumas: Seluruh Pegawai Pemkab Dilarang Pakai Masker Scuba

• KTP Tidak Diambil, Pelanggar Tak Bisa Lagi Duplikasi, Razia Masker Libatkan Dindukcapil Banyumas