Penegasan Batas Desa di Purbalingga Harus Rampung Akhir 2020

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Akhir 2020, Pemerintah Desa se Kabupaten Purbalingga diminta untuk menyelesaikan batas tanah antar desa. 

Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada Rapat Koordinasi Penegasan Batas Desa yang diikuti seluruh Kepala Dusun (Kadus) se-Purbalingga di Hotel Moroseneng, Kabupaten Banyumas, Jumat (11/9/2020).

Bupati akrab disapa Tiwi itu menuturkan, penegasan batas desa merupakan agenda dan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti.

• Begini Cara Pasutri Asal Purbalingga Ini Majukan Desanya, Ajak Remaja Bikin Mural Cartoon Village

• Regulasi KPU Purbalingga: Rapat Tertutup Pilkada Dibatasi Maksimal 50 Orang

• Ini Upaya Dinperindag Purbalingga Dorong Pelaku IKM Bisa Berdaya Saing

• Dugaan Penyelewengan BPNT di Purbalingga, GMBI Sebut Sudah Punya Banyak Bukti, Bupati Janjikan Ini

"Presiden Joko Widodo menginginkan adanya one map policy yang sudah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2016."

"Dimana itu tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)."

"Oleh karenanya, kami titip kepada para Kadus agar di akhir 2020 ini penetapan batas desa bisa selesai,” jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (12/9/2020).

Menurutnya, ada beberapa manfaat ketika batas desa sudah ditetapkan.

Seperti tertib administrasi sebagai bahan perencanaan tingkat desa dan meminimalisir konflik.

Konflik di desa terjadi karena adanya batas desa yang belum selesai di lapangan. 

"Contoh beberapa waktu lalu saya piknik di Purbalingga tepatnya di Curug Duwur Desa Bumisari."

"Tadinya curug ini sempat menjadi perebutan Desa Bumisari dengan Binangun,” jelasnya.

Dikatakannya, penentuan batas desa adalah hal yang penting.

Pemkab Purbalingga telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi, seperti melalui dukungan anggaran. 

Pada 2019 telah dilakukan sosialisasi terkait penegasan batas desa.

Tahun ini juga telah dilakukan rapat koordinasi.