Pembelajaran Daring Tidak Efektif, Bupati Banyumas Usulkan Sekolah Lapang, Begini Teknisnya

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Achmad Husein meminta para kepala sekolah bersama dengan dinas pendidikan membuat tim khusus.

Salah satu tugas pembentukan tim khusus ini adalah membuat SOP jika nantinya sekolah resmi dibuka.

Langkah tersebut diambil bupati mengingat dalam pembelajaran daring banyak ditemukan permasalahan dan keluhan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri Banyumas, Suhriyanto.

• Mirip di GTA, Seorang Pria di Solo Rampas Mobil Perbankan lalu Kejar-kejaran dengan Polisi

• Dosen Tikam Mahasiswinya Hingga Tewas Karena Lamaran Ditolak Orangtua

• Begini Cara Mendapat Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan untuk Karyawan yang Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

• Penuhi Panggilan Polda Bali terkait Laporan Ujaran Kebencian IDI, Jerinx: Saya Yakin 100 Persen

Keluh kesah itu disampaikannya dalam pertemuannya dengan Bupati Banyumas Achmad Husein, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik).

"Pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan."

"Karena waktu yang lama, orang tua mendesak dan menanyakan kapan akan dibuka kembali sekolah," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (6/8/2020).

Pihaknya menilai jika pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif, lantaran guru dan siswa tidak pernah bertemu langsung.

Selain itu, kedisiplinan para siswa juga tidak bisa dikontrol.

Menurutnya, dampak lain para anak bergerombol bersama temannya dan sibuk dengan kegiatan lain yang kontra produktif.

"Inilah yang justru kontra produktif dengan pencegahan covid ini," tandasnya.

Oleh karena itu ia memohon paling tidak ada komunikasi antara siswa dan guru.

Dengan adanya keluhan itu, bupati berencana membuat inovasi sekolah lapang, ataupun guru yang datang ke rumah siswa dengan kapasitas siswa yang juga dibatasi.

"Saya menunggu presentasinya dulu."

"Kemungkinan nanti bisa ada sekolah lapang atau sekolah di alam, atau bisa guru yang mendatangi anak maksimal lima anak," kata Husein.

Husein mengatakan jika inovasi lain pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan syarat sirkulasi ruangan lancar.

"Tidak boleh ada meja dan kapasitas maksimal sepertiga dengan kapasitas yang ada misal 30 menjadi 10."

"Ini instruksi dari gubernur," tambahnya.

Bupati menjelaskan jika penerapannya nanti  kemungkinan baru bisa dilakukan untuk siswa SD kelas 4, 5, 6 dan SMP.

Sementara siswa Paud, SD kelas 1, 2, dan 3 sementara belum bisa.

• Ketua KPU: Saksi Jadi Tanggung Jawab Peseta Pemilu, Termasuk Pengadaan APD dan Rapid Test

• Dekat Lokasi saat Ledakan Terjadi di Beirut Lebanon, Bek PSM Kabarkan Kondisinya

• Demokrat Usung Keponakan Jusuf Kalla di Pilkada Makassar

• Pemerintah Berencana Beri Bantuan ke Pegawai Swasta Bergaji Rp 5 Juta, KSPI: Harus Tepat Sasaran

Nantinya surat edaran akan dikeluarkan setelah 18 Agustus.

Bupati menambahkan jika pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan tetapi harus memenuhi persyaratan WHO terkait angka reproduksi rate dan positivity rate.

"Kalau memenuhi syarat tanggal 24 Agustus kemungkinan bisa masuk sekolah.

Tapi kalau tidak sesuai persyaratan WHO, ya mohon maaf sekolah belum bisa dibuka," katanya. (Tribunbanyumas/jti)