Berita Nasional

Saran Ombudsman: Kurangi Kepadatan di Jalanan, Shitf Karyawan Perusahaan Dibuat Empat Jam

Disnakertransgi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor 1477 Tahun 2020 telah mengatur jam masuk kerja para karyawan perusahaan. Ini isinya.

Editor: deni setiawan
ISTIMEWA/OMBUDSMAN
ILUSTRASI Logo Ombudsman RI. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Perkantoran di wilayah Ibu Kota Jakarta diminta untuk dapat memperpanjang jarak waktu kerja (shift) para karyawan, setidaknya paling cepat adalah empat jam. 

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya'> Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor 1477 Tahun 2020 telah mengatur jam masuk kerja.

Baik itu untuk karyawan atau pegawai di perkantoran menjadi dua shift dengan jeda minimal tiga jam.

Para Tersangka Curi Motor Secara Acak Berkeliling di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Heidy dan Danu Jadi yang Pertama, Pasangan Mempelai Dapat Fasilitas Mobil Dinas Wali Kota Semarang

Kasus Teror Order Fiktif di Jungsemi Kendal, Pelaku Warga Demak, Sengaja Karena Dendam

Tiap Polres di Jateng Wajib Miliki Dua Aplikasi Ini, Berikut Kata Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi

Menurut Teguh, penambahan jarak waktu kerja itu bisa mengurai kepadatan lalu lintas di jam sibuk dan antrean penumpang di transportasi umum.

"Shift terlalu pendek."

"Itu yang menyebabkan para pelaju tetap berangkat kerja di jam yang sama dengan saat belum ada pembagian shift," ujar Teguh seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Sementara itu, lanjut Teguh, sistem ganjil genap yang kembali diterapkan Pemprov DKI dinilai tak dapat mengurai kepadatan lalu lintas Ibu Kota.

Padahal, jumlah kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga muncul klaster perkantoran.

Teguh berujar, penerapan sistem ganjil genap dapat menyebabkan klaster transportasi umum.

Itu karena pemilik kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum.

Oleh karena itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov DKI segera mengkaji penambahan jarak waktu kerja antar karyawan.

" Ombudsman Jakarta Raya'> Ombudsman Jakarta Raya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut."

"Hal yang sangat mungkin adalah memberi rentang waktu shift yang lebih panjang dengan jumlah jam kerja yang lebih pendek," kata Teguh.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved