Mas Menteri Nadiem Minta Maaf soal Dana Hibah POP, Begini Respon NU dan Muhammadiyah

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berencana memberikan dana hibah untuk Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.

Belakangan, Mas Menteri --sapaan karib Nadiem Makarim-- meminta maaf dan menarik ucapannya terkait dana hibah Kemendikbud dalam Program Organisasi Penggerak (POP).

Lalu bagaimana respon NU dan Muhammadiyah, dua organisasi masyarakat (ormas) besar di Indonesia, yang menarik diri dari POP?

• Resmi, DKPP Nyatakan Bawaslu Purbalingga Tak Profesional Tangani Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

• Anita Kolopaking Ditetapkan Jadi Tersangka, Pengacara Djoko Sugiarto Tjandra

• Dihina di Instagram, Ahok Lapor Polisi, Kuasa Hukum: Nama Baik BTP dan Keluarga Dicemarkan

• Kisah Nenek Sumiyati, Penyapu Jalan di Tenggarong Kurban Sapi dan Kambing, Hasil Nabung 15 Tahun

Mas Menteri berharap organisasi penggerak, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan dapat kembali bergabung dalam POP.

NU dan Muhammadiyah mundur karena merasa tolok ukur pemilihan organisasi yang bisa menerima dana hibah tidak jelas.

Adapun PGRI mundur dengan alasan Kemendikbud seharusnya lebih memperhatikan organisasi masyarakat yang berbasis pendidikan.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul."

"Dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud, seperti dilansir laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Nadiem juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Dengan demikian, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dengan begitu, diharapkan akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk bantuan pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Instrumen pengukuran yang digunakan, antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

"Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini."

"Kami yakin penguatan gotong royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," ujar Nadiem.

Tak akan gunakan hibah Tanoto Foundation menegaskan, sejak awal, pihaknya memang tidak akan menggunakan dana hibah dari Kemendikbud terkait POP.

Direktur Komunikasi Tanoto Foundation Haviez Gautama mengatakan, Tanoto Foundation sejak awal telah mengalokasikan dana hingga Rp50 miliar untuk mendukung POP yang dijalankan Kemendikbud.

"Kami memang selalu tegaskan bahwa dari awal rencana dan komitmen kami untuk pakai dana mandiri 50M di POP," kata Haviez saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020) pagi.

"Tanoto Foundation tidak menggunakan dana pemerintah untuk mendukung Program Penggerak. Tidak ada hibah dana pemerintah ke Tanoto Foundation," lanjut dia.

Tanoto Foundation telah menggunakan skema pembiayaan mandiri dalam menjalankan POP.

"Sejak semula, Tanoto Foundation di dalam aplikasi untuk mendukung Program Organisasi Penggerak telah memilih skema pembiayaan mandiri di dalam pelaksanaannya," ucap Haviez.

Menurut Haviez, keikutsertaan Tanoto Foundation dalam POP adalah melalui Program Pintar Penggerak.

Program tersebut didesain tidak menggunakan dana pemerintah, tetapi dengan dana sendiri yang bernilai investasi lebih dari Rp50 miliar dalam dua tahun.

"Melalui Program Pintar Penggerak, didesain tidak menggunakan dana pemerintah, tetapi sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun 2020-2022," kata Haviez.

Melalui Program Pintar Penggerak, Tanoto Foundation akan bekerja untuk mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 sekolah penggerak.

Di antaranya, 160 sekolah dasar dan 100 sekolah menengah pertama di empat kabupaten, yakni Kampar (Riau), Muaro Jambi (Jambi), Tegal (Jawa Tengah), dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).

Haviez menyebutkan, Tanoto Foundation bukan program corporate social responsibility (CSR) dari suatu grup bisnis, melainkan inisiatif independen untuk mendukung pemerintah meningkatkan prestasi siswa Indonesia.

"Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi yang bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesiasejak 1998," kata dia.

NU dan Muhammadiyah tolak gabung POP

Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU Arifin Junaidi menegaskan, lembaganya tidak akan kembali bergabung dalam POP meski Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf.

"Tidak (enggan bergabung kembali)," kata Arifin saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Menurut Arifin, ada dua alasan lembaganya tidak mau bergabung kembali ke POP.

Alasan pertama karena Nadiem belum menghapus nama Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.

Sedangkan alasan kedua, NU tidak dimasukkan dalam daftar penerima.

"Kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, Pergunu, dan FGM tidak dimasukkan ke dalam daftar, kan organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri?" ujar dia.

Arifin juga mengatakan bahwa Nadiem mengaku akan mengevaluasi penerima dana hibah POP.

Namun, lanjut dia, organsasi yang telah dinyatakan berhak menerima justru masih melakukan tahapan POP.

"Evaluasi membutuhkan waktu, ini berakibat waktu pelaksanaan POP semakin sedikit," ucap Arifin.

Selain LP Ma'arif NU, Muhammadiyah juga enggan kembali bergabung dalam POP.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno, saat dihubungi wartawan, Rabu (29/7/2020).

Ia mengatakan, walaupun Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf, tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk tidak ikut.

"Statement-nya (Nadiem) ada yang membuat kami ragu, seperti bagi Organisasi Penggerak (OP) yang sudah diputuskan, dinyatakan lulus dalam pemberitahuan hasil evaluasi proposal."

"Ini maksudnya apa? Apakah tetap memberi harapan kepada semua OP yang dinyatakan lulus," kata dia.

Ia mempertanyakan apakah OP yang dinyatakan lulus tersebut tetap akan mendapatkan dana atau tidak. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Respons NU dan Muhammadiyah Setelah Nadiem Makarim Minta Maaf...

• Terkena Sindrom Peter Pan, Dua Kakak - Adik Usia 40-an Tahun Ini Bersikap Seperti Anak Kecil

• Begini Syarat Penerapan New Normal Menurut WHO dan Bappenas, Daerah Mana Sudah Siap?

• Pria Ini Bakar Rumah Kakak Kandung, Gara-gara Tak Diberi Uang untuk Beli Narkoba

• Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini