Berita Internasional
2500 Demonstran Thailand Minta Pemerintah Mundur dan Pembubaran Parlemen
Sekitar 2.500 demonstran Thailand turun ke jalan menuntut pemerintah untuk mundur dan pembubaran parlemen, Sabtu (18/7/2020) malam waktu setempat.
Partai pro-militer tempat Prayuth bernaung, Partai Palang Pracharat, berkampanye tentang visi budaya tradisional Thailand dan kesetiaan kepada Raja Thailand, Vajiralongkorn. Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional.
Menghina raja dapat dihukum hingga 15 tahun penjara. Kalangan konservatif memandang monarki sebagai sesuatu yang sakral.
Beberapa spanduk dan pidato pada demonstrasi Sabtu secara terselubung memprotes monarki.
"Ini negara kita tapi rumah siapa di Jerman?" ujar seorang demonstran di depan massa.
Raja Vajiralongkorn, memiliki lahan di Jerman dan dia menghabiskan banyak waktu di negara tersebut.
Pada Juni, Prayuth secara terbuka sempat memperingatkan para aktivis politik untuk tidak mengkritik monarki jika tidak ingin dihukum. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Demonstrasi Pecah di Thailand, Tuntut Pemerintah Mundur
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banyumas/foto/bank/originals/demonstrasi-di-thailand.jpg)