2500 Demonstran Thailand Minta Pemerintah Mundur dan Pembubaran Parlemen

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANGKOK - Sekitar 2.500 demonstran Thailand turun ke jalan menuntut pemerintah untuk mundur dan pembubaran parlemen, Sabtu (18/7/2020) malam waktu setempat.

Aksi tersebut merupakan aksi terbesar sejak insiden kudeta militer di Thailand pada 2014 yang merontokkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu.

Dilansir dari Reuters, para demonstran berpawai di dekat Monumen Demokrasi Bangkok.

Mereka memprotes pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.

Prayuth merupakan mantan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Thailand. Dia berhasil menjadi Perdana Menteri Thailand setelah menggulingkan Yingluck Shinawatra dalam Kudeta Militer 2014.

• Postingan Penembak Brutal di Thailand yang Dibuat Sambil Tenteng Senjata: Jemari Sudah lelah

Selain itu, para demosntran juga menuntut tiga hal yakni pembubaran parlemen, kebebasan berpendapat, dan mengamandemen konstitusi militer.

Menurut aktivis konstitusi militer tersebut menjamin kemenangan partai Prayuth pada pemilihan umum 2019.

Seorang aktivis mahasiswa, Tattep Ruangprapaikit, berteriak kepada demonstran untuk tidak diam saja atas kurang demokratisnya Thailand.

Aksi demonstrasi tersebut juga menyuarakan protes terhadap monarki Thailand secara terselubung. Padahal ada peraturan yang melarang kritik terhadap raja.

Personel kepolisian berjaga-jaga namun tidak bergerak untuk menghentikan aksi demonstrasi.

• Tanpa Motif Jelas, Tentara Thailand Lakukan Penembakan Massal di Kuil, 12 Orang Tewas

Demonstrasi tersebut dimulai oleh sekelompok mahasiswa. Namun seiring berjalannya waktu, ratusan orang mulai ikut dalam aksi sehingga jumlahnya diperkirakan mencapai 2.500 orang.

Aksi demonstrasi mulai surut ketika tengah malam. Namun sebagian demonstran mengatakan akan kembali turun ke jalan jika dalam dua pekan tuntutannya tidak terpenuhi.

Beberapa bulan terakhir, publik semakin gerah terhadap pemerintahan Prayuth. Sejak pemilihan umum 2019, pengadilan telah membubarkan partai oposisi terbesar kedua.

Hal itu memberikan kontrol yang semakin kuat terhadap koalisi partai penguasa di parlemen.

Beberapa anggota kabinet juga mengundurkan diri pada Kamis (16/7/2020) karena perselisihan internal.