Berita Nasional

Seloroh Jenderal Idham Aziz: Saya Agak-agak Goblok, Biarpun Saya Goblok Saja Jadi Kapolri . . .

Seloroh Jenderal Idham Aziz: Saya Agak-agak Goblok, Biarpun Saya Goblok Jadi Kapolri . . . hal itu diungkapkan Kapolri saat HUT ke-74 Bhayangkara

Kolase TribunMadura.com (Sumber: Kompas.com)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, berseloroh saat memberikan sambutan dalam rangkaian HUT ke-74 Bhayangkara: Saya agak-agak goblok jadi Kapolri, biarpun saya goblok saja jadi Kapoldi. Gimana kalau saya pinter? 

Lalu disertai dengan caption: "Atau yang ini, seperti yang diunggah oleh Ismail Ahmad di akun fesbuknya."

Tak hanya itu, aktivis anti korupsi itu kemudian juga mengunggah meme bergambar mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, disertai dengan caption: "Lha kalo yang ini gimana?"

Anita Wahid merasa heran dengan logika kepolisian yang bertindak cepat dengan memeriksa Ismail Ahmad tersebut.
Karena itu, ia pun bertanya kepada netizen, bangunan logika Polri sehingga bergerak cepat memeriksa pengunggah guyonan Gus Dur tentang tiga polisi jujur itu.

"Ada yang bisa bantu jelasin gak? Biar aku gak diperiksa, gitu lho gaes... soalnya mumet aku dengan logika ini," tulisnya.

Cuitan Anita Wahid ini mendapat berbagai ribuan respon dari warganet.

Akun Twitter @Habib_Maslahul menulis: "Pak Tito kok nggak diciduk ya?"

Lalu, akun @JimmyHerdyansy4: "Tak takoke ro @DivHumas_Polri mbak."

Tak hanya Anita, putri Gus Dur lainnya, Alissa Wahid juga memberikan respon melalui surat, yang tersebar melalui jejaring Gusdurian.

Diketahui, putri kedua Gus Dur itu memang sebagai aktivis dan Koordinator Nasional GUSDURian.

Alissa pun menyatakan sikap GUSDURian terhadap kasus pemeriksaan Ismail Ahmad oleh kepolisian, karena mengunggah guyonan Gus Dur tentang tiga polisi jujur.

Jaringan GUSDURian sebagai kelompok yang berjuang meneruskan perjuangan Gus Dur menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mengapresiasi Ismail Ahmad yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan cara mengekspresikan dan menyatakan pendapatnya melalui platform media sosial.

Kedua, meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi warga negara yang mengekspresikan dan menyatakan pendapat melalui media apapun.

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Penggunaan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidaklah tepat karena pasal pencemaran baik hanya berlaku untuk subjek perseorangan, bukan terkait dengan lembaga apalagi pemerintah.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved