Berita Purbalingga

Wajar Tanpa Pengecualian, Laporan Keuangan Pemkab Purbalingga, Bupati: Ini Keempat Kalinya

Selain Kabupaten Purbalingga ada dua Kabupaten yang menerima LHP dengan predikat WTP yaitu Kabupaten Kudus dan Wonogiri.

PEMKAB PURBALINGGA
Penandatanganan berita acara serah terima LHP atas LKPD Tahun 2019 Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan, Senin (18/5/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat tersebut diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  untuk keempat kalinya. 

Selain Kabupaten Purbalingga ada dua Kabupaten yang menerima LHP dengan predikat WTP yaitu Kabupaten Kudus dan Wonogiri.

Diingatkan Agar Tidak Ambil Ikan Terlalu Banyak, Kedua Pelaku Tak Terima, Lukai Pasutri di Cilacap

Cilacap Berpredikat WTP LKPD TA 2019, Bupati: Ini Semua Hasil Kerja Keras OPD

Jelang Lebaran, Pusat Pertokoan Makin Dipadati Warga Purbalingga

Hasil Isolasi 27 Hari di RSUD Majenang, PDP Klaster Gowa Asal Dayeuhluhur Cilacap Dinyatakan Sembuh

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 untuk tiga kabupaten tersebut secara virtual  oleh kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali.

Penandatanganan berita acara serah terima LHP atas LKPD Tahun 2019 Kabupaten Purbalingga dilakukan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo semenjak adanya pandemi Covid-19 mengimbau agar semua kegiatan belajar dan bekerja dilakukan dari rumah. 

Pidato Presiden ditindaklanjuti oleh BPK dengan menerbitkan surat WFH bagi pegawainya.

Oleh sebab itu, pemeriksaan dilakukan dari jarak jauh menyesuaikan protokol penanganan Covid-19.

"Yang biasanya bisa langsung melakukan konfirmasi dan pengecekan fisik di lapangan, terpaksa diubah."

"Dengan meminta tolong dengan pejabat di Inspektorat dan lini terkait untuk membantu," ujar Ayub melalui video conference, Senin (18/5/2020).

Menurutnya, sesuai ketentuan undang undang, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporannya kepada BPK.

Sementara BPK mempunyai waktu 2 bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan laporannya kepada lembaga legislatif dan pimpinan daerah. 

"Hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami BPK Perwakilan Jawa Tengah menyimpulkan opini atas laporan keuangan Kabupaten Purbalingga, Kudus, dan Wonogiri adalah WTP,” jelasnya.

Sementara itu,  Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengapresiasi langkah BPK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved