Teror Virus Corona

PSBB Kota Tegal, Ganjar Wanti-wanti Pemkot: Matangkan Anggaran Bagi Warga Terdampak

Pemkot Tegal harus mematangkan anggaran untuk mengantisipasi warga terdampak kebijakan PSBB yang diberlakukan pada 23 April 2020.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/FAJAR BAHRUDDIN ACHMAD
Seorang pengendara motor dibawa menuju ambulans untuk kemudian menjalani pemeriksaan intensif di RSUD Kardinah Tegal, Jumat (3/4/2020). Diketahui pengendara itu bersuhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan status Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) untuk Kota Tegal.

Hal itu dimaksudkan menjadi bagian dalam percepatan penanganan virus corona ( Covid-19) di wilayah tersebut.

Keputusan itu tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes) Nomor HK.0 1.07/MENKES/258/2020.

Yakni tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Hasil Swab Keluar, Dua Ibu Hamil PDP Corona yang Meninggal di Banyumas Negatif Covid-19

PSBB Kota Tegal Dimulai 23 April, Diberlakukan Selama Sebulan

Sempat Gegerkan Warga, Perempuan Tegeletak di Pinggir Jalan di Cilacap Ternyata Bukan Karena Corona

Judy Bakal Ceritakan Kondisi TKI Cilacap di Hongkong, Minggu Vicon Bareng Gubernur Jateng

Dengan penetapan ini, Kota Tegal merupakan daerah pertama di Jawa Tengah yang menerapkan PSBB.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menuturkan, Pemkot Tegal harus mematangkan anggaran untuk mengantisipasi warga terdampak kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, data yang ada harus siap sehingga bantuan jaminan hidup bagi warga terdampak tepat sasaran.

"Siapkan manajemennya. Siapkan data yang baik, khususnya mereka yang terdampak."

"Seperti jaring pengaman sosial, ekonomi, logistik, sistem transportasi, dan keamanan," kata Ganjar kepada Tribunbanyumas.com, Minggu (19/4/2020).

Gubernur juga menegaskan agar Pemkot Tegal menyiapkan anggaran yang memadai.

Sebab, penerapan kebijakan tersebut berpotensi membatasi mobilitas para pekerja informal dan mempengaruhi pendapatannya.

Pemprov Jateng, kata dia, juga sedang menghitung dukungan anggaran untuk PSBB Kota Tegal.

Pemprov juga terus berkoordinasi dengan Pemkot Tegal terkait dukungan anggaran agar tidak ada tumpang tindih.

Termasuk permasalahan terkait relokasi dan recofusing anggaran yang dilakukan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved