Teror Virus Corona

Sosiolog: Perlu Ada Regulasi dan Sanksi agar Social Distancing Efektif Kendalikan Wabah Corona

Sosiolog: Perlu Ada Regulasi dan Sanksi agar Social Distancing Efektif Kendalikan Wabah Corona

Shutterstock
Ilustrasi virus corona 

Sosiolog: Perlu Ada Regulasi dan Sanksi agar Social Distancing Efektif Kendalikan Wabah Corona

TRIBUNBANYUMAS.COM - Perlu ada regulasi dan sanksi terkait penerapan social distancing di masyarakat. Tanpa adanya regulasi dan sanksi yang jelas, social distancing sulit untuk diterapkan secara efektif.

Regulasi dan sanksi diperlukan agar masyarakat mau menjalankan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Demikian disampaikan Sosiolog dan Dosen Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo. 

"Memang harus ada regulasi dan pada saat yang sama harus ada sanksi untuk mendisiplinkan diri tentang tanggung jawab sosial."

"Itu harus dibangkitkan," ujar Imam dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Bukan TKW, Kita! Kronologi Anggota DPRD Blora Tolak Cek Kesehatan Setelah Pulang Kunker dari Lombok

IAP Malah Perkosa Teman Wanitanya saat Korban Pingsan, Awalnya Mengaku akan Ambil Surat Tugas

Soal Anggota DPRD Blora Murka Tolak Cek Kesehatan, Ketua Dewan: Style Orangnya Memang Seperti Itu

Video Produksi Hand Sanitizer Menggunakan Ciu Wlahar di Banyumas

Imam mengatakan, jika masyarakat tidak segera menyadari pentingnya social distancing, ia khawatir negara akan memberlakukan pelarangan orang berkerumun secara paksa.

Hal tersebut, kata dia, terjadi di Italia yang menerjunkan tentara dan polisi untuk melarang warga keluar.

"Kalau itu dilakukan di Indonesia, bisa dibayangkan sulitnya."

"Daripada itu diberlakukan karena sudah mewabah kemana-mana, kita sekarang harus disiplin sendiri dulu," kata dia.

Sebab, kata dia, tanpa kesadaran dari masyarakat, wabah akan semakin menyabar dan membahayakan negara.

Merasa Direndahkan Anggota DPRD Blora, TKW Asal Cilacap di Hongkong Bikin Surat Terbuka

"Meski tak mengharapkan pelarangan paksa itu terjadi, kata Imam, namun hal tersebut bisa saja menjadi satu-satunya cara jika masyarakat tak bisa mendisiplinkan diri atau tidak menyadari pentingnya social distance."

"Ada dua kemungkinan, tidak sadar atau mungkin tak ada sanksi jelas dan malah difasilitasi oleh tempat-tempat pariwisata," kata dia.

Sebelumnya, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, hingga saat ini ada 60 penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 secara nasional.

"Ada 60 pasien baru yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga jumlah total kasus positif Covid-19 hingga saat ini 369 kasus," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (20/3/2020).

Yurianto merinci penambahan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 32 kasus baru positif Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved