Teror Virus Corona
7 Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Virus Corona. Libatkan Agamawan hingga Setop Ekspor Alkes
7 Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Virus Corona. Libatkan Agamawan hingga Setop Ekspor Alkes
7 Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Virus Corona. Libatkan Agamawan hingga Setop Ekspor Alkes
TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengambil berbagai langkah dan kebijakan, terkait penanggulangan wabah virus corona di Indonesia.
Mulai dari membentuk gugus tugas percepatan penanganan wabah virus corona, menunjuk juru bocara resmi pemrintah, hingga mengambil kebijakan di sektor lain.
Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan virus corona lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Selain para menteri terkait, jajaran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 juga ikut bergabung dalam rapat ini.
Jokowi memberikan tujuh arahan kepada jajarannya saat membuka rapat.
• Bima Arya Wali Kota Bogor Positif Virus Corona, Percayakan Penanganan ke RSUD Setempat
• Viral Video Anggota DPRD Murka Tolak Diperiksa Kesehatannya Setelah Kunker ke Lombok: SOP-nya Mana?
• Imam Besar Masjid Istiqlal: Sudah Cukup Alasan untuk Tidak Menggelar Salat Jumat
• Dewan Pimpinan MUI, Masduki Baidlowi: Fatwa Soal Larangan Salat Jumat Tepis Pemikiran Konspiratif
Berikut rangkumannya:
1. Rapid test massal
Jokowi meminta jajarannya segera melakukan rapid test dengan cakupan besar terhadap warga yang diduga terpapar virus corona Covid-19.
"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," kata Jokowi.
Untuk memperlancar rapid test ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar alat dan tempat tes diperbanyak.
Tidak hanya itu, dia juga meminta agar tes melibatkan semua pihak, mulai rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta.
Bahkan, Jokowi membuka peluang lembaga riset dan perguruan tinggi juga bisa terlibat.
"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.
• Bukan TKW, Kita! Kronologi Anggota DPRD Blora Tolak Cek Kesehatan Setelah Pulang Kunker dari Lombok
2. Insentif bagi tenaga medis