Mardiono Kembali Jadi Ketua Umum PPP, Muktamar X Sempat Diwarnai Adu Jotos

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.

Keputusan ini disahkan oleh pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, dengan dukungan mayoritas muktamirin sebagai pemilik hak suara gelaran Muktamar.

Menariknya, sejumlah peserta Muktamar X PPP yang terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Plt Ketua Umum M. Mardiono.

Penolakan LPJ itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP di arena Muktamar di Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.

Di mana, para perwakilan DPW PPP menyampaikan penolakan itu di hadapan forum Muktamar bahwa mereka menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Ketua Umum.

Adapun, pengurus DPW PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono diantaranya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumsel, Bengkulu, Babel, Riau, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Galuh Lemas Bersihkan Rumahnya yang Sudah Jadi Arang, Saat Kejadian Tengah Berada di Pasar

Lalu, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DPW-DPW se Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawsi Tengah, Sulawsi Barat dan DPW lainnya.

“Kami pengurus DPW Banten dan perwakilan DPC menolak laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum,” ujar Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin di lokasi Muktamar.

Tak hanya itu, Subadri juga mengusulkan dan mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP dan Taj Yasin sebagai Sekjen PPP periode 2025-2030.

Seruan yang sama turut disampaikan oleh DPW Jateng, Masruhan Samsurie.

 Dia mewakili pengurus DPW Jateng beserta beberapa DPC menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono.

Baca juga: Progres Proyek Tol Jogja-Bawen, Alat Launcher Telah Terpasang, Girder Dipasang Dua Pekan Lagi

Tak hanya itu, Masruhan juga menyatakan dukungan dan mengusulkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP dan Taj Yasin sebagai Sekjen PPP periode 2025-2030.

Peryataan yang sama juga diserukan oleh sejumlah pengurus DPW yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono dalam forum Muktamar X PPP.

Tribunnews pun mengamati dari lokasi Muktamar, jika deklarasi kemenangan Mardiono secara aklamasi oleh perwakilan DPW disampaikan saat Sidang Paripurna pembacaan laporan pertanggungjawaban DPP PPP sedang berlangsung di arena utama Muktamar X PPP.

Diberitakan sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi memiliki Ketua Umum yang baru. Adalah Muhammad Mardiono yang terpilih sebagai Ketum dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara.

Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Amir mengatakan bahwa memang ada sedikit dinamika dalam pembukaan Muktamar PPP kali ini.

Amir menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW PPP se-Indonesia.

"Ketua DPW yang sudah bersama-sama dengan kami dalam ruang sidang, memang tadi diganggu oleh segelintir sehingga membuat dinamika tinggi terjadi di ruang sidang," kata Amir.

Amir mengatakan bahwa sidang dilakukan secara tertutup usai pembukaan Muktamar pada sore hari.

Baca juga: 1.000 Pelari Ikuti di Generali Indonesia Edukasi Gaya Hidup Sehat Lewat Friendship Run Purwokerto

"Kami berikan kesempatan Pak Mardiono untuk menyusun kepengurusan bersama 8 formatur yang sudah terbentuk, yaitu 5 dari DPW dan 3 dari DPP yang mendampingi Pak Mardiono. InsyaAllah ini menjadi salah satu awal dari kebesaran PPP ke depan," tandasnya.

Setelah diumumkan sebagai Ketum PPP, Mardiono berterima kasih kepada seluruh kader yang telah hadir dalam Muktamar PPP yang kesepuluh hari ini. 

"Di belakang saya ini ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin. Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan," kata Mardiono.

Mardiono  menyebut adanya sedikit keributan saat Muktamar PPP berlangsung. Hal itu membuat para DPW yang hadir sepakat untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar.

"Karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada para ketua wilayah, para pengurus harian PH, kemudian juga kepada ketua SC dan SC yang sudah menyelenggarakan muktamar ini dengan sesungguhnya baik, tapi karena dicederai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi kerihuan-keriuhan itu," ujar Mardiono.

"Sekali lagi, AD ART kita sudah mengatur bahwa setiap ada sesuatu hal, maka sudah dipayungi dengan pasal-pasal yang bisa mempercepat pelaksanaan muktamar itu sehingga mengambil keputusan yang disetujui oleh para muktamirin," pungkas Mardiono. (tribunnews.com)