Satgas MBLB Kendal Dinilai Mati Suri dalam Pengawasan Galian C

Ringkasan Berita:

• Satgas MBLB Kabupaten Kendal dinilai belum optimal atau 'mati suri' sejak dibentuk pada pertengahan 2025.
• Ketua Satgas sekaligus Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, mengakui adanya keterlambatan evaluasi dan berbagai kendala lapangan.
• Pemerintah Kabupaten Kendal menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5 miliar dari sektor mineral bukan logam.
• Pengawasan akan diperketat untuk mengatasi masalah armada truk yang melebihi kapasitas dan potensi konflik sosial.

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Kendal saat ini tengah menjadi sorotan tajam publik.

Satgas yang secara resmi dibentuk dan diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal pada pertengahan tahun 2025 tersebut, sejatinya bertugas melakukan pengawasan sekaligus pengamanan tata kelola lingkungan di area galian C.

Selain itu, tim ini juga mengemban tugas penting untuk mengoptimalkan penarikan pajak sektor MBLB di wilayah Kendal, serta memantau pemeliharaan infrastruktur daerah yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan.

Baca juga: Ketua Satgas MBLB Kendal Persilakan Warga Kritik Polemik Galian C

Satgas gabungan ini diketahui diketuai langsung oleh Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, dengan melibatkan jajaran keanggotaan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari aparat kepolisian hingga pihak kejaksaan.

Namun faktanya, sejak awal dibentuk, Satgas tersebut seolah mengalami fase 'mati suri' dan dinilai belum optimal dalam menjalankan amanah pengawasan aktivitas penambangan harian. Ketua Satgas MBLB Kendal, Benny Karnadi, secara jantan pun mengakui hal tersebut.

"Terus terang bahwa kami selama ini banyak evaluasi yang harus dilakukan. Saya kira ini juga menjadi kesalahn kami untuk tidak melakukan evaluasi sejak awal dibentuk," kata Benny saat ditemui seusai menggelar rapat lintas sektoral penanggulangan dampak aktivitas galian C di Mapolres Kendal, Kamis (4/6/2026).

Dirinya juga tak menampik adanya berbagai ragam persoalan tambang yang memicu polemik dan belum terselesaikan sepenuhnya sejak tim ini dibentuk. Kendati demikian, saat ini pihaknya mulai kembali bergerak proaktif untuk mengawasi roda aktivitas pertambangan di lapangan.

"Memang ada beberapa problem di penambangan termasuk kondisi sosial, transportasi perijinan dan lainnya," sambungnya merinci masalah.

Benny menambahkan, saat ini hamparan lokasi penambangan hampir dapat ditemui secara masif di setiap wilayah Kabupaten Kendal. Ia juga telah menghitung matang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa diserap optimal dari sektor MBLB, yakni berada di kisaran angka Rp5 miliar.

Saat ini, pihaknya sedang berjuang keras mengejar realisasi target PAD yang perolehannya masih jalan di tempat pada kisaran angka sekitar Rp100 juta dari total proyeksi Rp5 miliar di tahun 2026 ini.

Benny merasa sangat optimis target jumbo tersebut pada akhirnya bisa direalisasikan lewat nyala semangat baru, setelah sebelumnya kinerja Satgas dirasa tak berjalan maksimal sejak dibentuk pertengahan 2025 lalu.

"Capaian PAD sebelum ada Satgas MBLB sekitar Rp 1,5 M. Tahun kemarin terealisasi Rp 1,8 M ketika Satgas dibentuk pertengahan tahun," paparnya membandingkan angka capaian ke belakang.

Lebih lanjut, Benny menuturkan bahwa timnya kini akan berfokus memperketat serta memperkuat langkah pengawasan aktivitas galian. Ia sangat sadar bahwa rentetan persoalan tambang bukanlah perkara sepele yang bisa diselesaikan dengan mudah dalam sekejap mata.

"Masyarakat yang di daerahnya ada tambang, harus menjadi masyarakat yang secara ekonomi dan infrastruktur ditata lebih baik,"

"Sehingga tambang lebih dapat diterima masyarakat. Karena potensi tambang itu luar biasa, maka optimialiasainya juga harus berdampak." ungkapnya menggarisbawahi komitmen kesejahteraan warga.