DPRD Soroti OTT Bupati Cilacap: Tradisi Lama Harus Dievaluasi

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Suyatno, mengaku prihatin atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Syamsul Auliya Rachman.
• Ia menyebut praktik pungutan THR tersebut sebagai tradisi lama yang selama ini dianggap lumrah, dan kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama.
• DPRD Cilacap menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung dan bersinergi dengan Plt Bupati, Ammy Amalia Fatma Surya, guna memastikan roda pemerintahan tidak mandek.

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran DPRD Kabupaten Cilacap.

Tanggapi Kasus Korupsi

Wakil Ketua DPRD Cilacap, Suyatno, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas kasus hukum yang kini menjerat kepala daerah tersebut.

Baca juga: Skandal THR Bupati Cilacap: KPK Bongkar Aliran Dana Pungutan untuk Polisi hingga Jaksa

Ia menilai, kasus dugaan pemerasan uang Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, karena dinilai bisa terjadi kepada siapa saja.

"Perlu kita perhatikan bersama bahwa ini adalah kasus khilaf yang bisa terjadi kepada semua orang, termasuk saya, sehingga tentu kita merasakan keprihatinan bersama," ujar Suyatno memberikan pandangannya, Minggu (15/3/2026).

Evaluasi Tradisi Lama

Menurutnya, peristiwa penangkapan tersebut juga menjadi bahan evaluasi yang mendesak bagi seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah), tetapi juga harus menyentuh legislatif dan yudikatif.

"Ini menjadi koreksi kita semua, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di Kabupaten Cilacap, bahwa apa yang sudah menjadi tradisi puluhan tahun dan awalnya kita anggap biasa-biasa saja, harus kita evaluasi kembali," katanya terus terang.

Suyatno menilai, sejumlah kebiasaan "setoran" atau pungutan yang selama ini dianggap wajar perlu segera ditinjau ulang agar tidak lagi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Hal-hal yang selama ini dianggap biasa itu memang harus kita evaluasi kembali, supaya praktik-praktik seperti itu tidak kita lanjutkan lagi," jelasnya.

Dukung Pelaksana Tugas

Selain memberikan evaluasi, DPRD Cilacap juga menyatakan siap bersinergi secara penuh dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah ke depannya.

Ia menegaskan, jajaran legislatif akan tetap mendukung kepemimpinan Plt Bupati agar roda pelayanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Cilacap tetap berjalan dengan baik.

"Kami siap untuk menjalankan bersama dengan Plt Bupati yang baru, untuk selalu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan evaluasi yang menyeluruh," ungkapnya.

Menurut Suyatno, dukungan politik tersebut sangat penting mengingat Ammy Amalia Fatma Surya telah mendapat mandat resmi dari Gubernur Jawa Tengah untuk sementara waktu menjalankan tugas sebagai Plt Bupati.

"Kita harus tetap mendukung karena beliau diberikan mandat oleh Gubernur, apalagi beliau juga Wakil Bupati, sehingga roda pemerintahan Kabupaten Cilacap harus tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia sangat berharap peristiwa OTT ini dapat menjadi cambuk dan momentum perbaikan radikal bagi tata kelola birokrasi pemerintahan di Kabupaten Cilacap ke depan.

"Mudah-mudahan dengan adanya kasus seperti ini, justru menjadi momentum untuk memperbaiki pemerintahan agar ke depan bisa semakin baik," pungkasnya. (ray)